Header Ads

Header ADS

APH DIHARAP TEGAS PADA DUGAAN PENYALAHGUNAAN PENGADAAN BARANG/JASA INCERATOR DAN PL OKNUM DPRD NGANJUK.

Nganjuk, Pojok Kiri, Penegakan hukum atas dugaan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan para pelaksana pengadaan barang dan jasa perlu adanya tindakan tegas dan tuntas, dengan melakukan pengusutan secara teliti, cermat dan seksama di ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena dengan adanya pengusutan secara tuntas di kasus korupsi ini akan memberikan titik cahaya terang dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Kejahatan Korporasi (TPKK) yang saat ini masih sulit tersentuh. Dan apabila pengembangan penegakan hukum di dua kasus ini benar-benar dilaksanakan bukan mustahil akan meningkatkan potensi pengembalian kerugian negara. 
Sedangkan bukti pemerintah akan tindakan pencegahan korupsi, telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 54 tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Lantas bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa (Incenerator) di RSUD Nganjuk tahun 2014 dengan nilai anggaran Rp. 1,08 Milyar, yang konon, diduga alat pembakaran limbah padat medis B3 belum memenuhi stardar kelayakan dan juga belum mengantongi ijin operasional. Sedangkan dasar dari pengadaan barang dan jasa adalah mempunyai nilai ekonomis dan manfaat yang tinggi. 

Serta bagaimana pula dengan proyek pengadaan langsung (PL) yang dijadikan bancakan oknum DPRD Nganjuk dalam pengerjaan drainase terbuka di jalan Kapten Tendean kelurahan Kartoharjo kecamatan/kabupaten Nganjuk yang pengerjaannya disamping asal-asalan juga disinyalir tidak sesuai standart teknis. Bahkan nilai anggaran tersebut, diduga juga tidak layak dijadikan penunjukan langsung. Inilah yang akhirnya banyak menjadi indikasi yang sangat mendasar perbuatan tindak korupsi, dalam perencanaan pengadaan dengan jalan pemecahan paket-paket lelang, yang tidak memenuhi kriteria. Sebagaimana yang dikatakan Bambang Sukoco, SH, MHum, pakar hukum pidana yang juga sebagai ketua koordinator Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Nganjuk mengatakan, paket proyek yang anggarannya besar bisa dijadikan dua ratus, dua ratus dan dua ratus juta. 
"Saat ini hampir semua pengambil kebijakan, hobby memecah proyek-proyek menjadi paket Rp. 200 juta, karena memiliki modus dan tujuan tertentu. Yang pasti hal ini dilakukan agar proyek tidak melewati lelang namun penunjukan langsung ke perusahaan. Modus inilah awal dari tindak korupsi. Karena yang pertama rawan terjadinya jual beli paket proyek PL dan terakhir atau yang kedua pekerjaannya menjadi asal-asalan karena banyak pihak yang harus menerima fee (imbalan tidak jelas)," ujar Bambang Sukoco. 

Bahkan ketua koordinator PBH Peradi ini juga mengatakan, meski pemerintah terus mendorong adanya transparansi perencaan pengadaan untuk memperkecil peluang korupsi, nyatanya masih banyak instansi yang tidak mengumumkan rencana umum pengadaan secara menyeluruh ke dalam Sistim Rencana Umum Pengadaan (SRUP). Rata-rata pemerintah daerah atau lembaga cendrung mengumumkan 60 persen dari total keseluruhan anggaran. Yang berarti sisanya 40 persen anggaran diduga tidak ikut terakumulasi SRUP. Bahkan dirinya juga menyayangkan masih lemahnya penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
"Saat ini APH melakukan pemrosesan hukum hanya sebatas di ranah tindak pidana korupsi yang mempunyai potensi pengembalian kerugian negara sebesar 30 persen, bukan pada para pelaku korupsi yang ber-kecendrungan melarikan hasil kejahatannya dengan modus pencucian uang dari kejahatan korupsi sehingga para pelaku ini juga ber-kencendrungan melarikan hasil kejahatannya ke korporasi, sehingga para koruptor saat keluar dari penjara masih bisa senyam senyum karena dirinya masih mempunyai kekayaan melimpah dari hasil kejahatan tersebut, karena itu dengan adanya dugaan pengadaan barang dan jasa (Incenerator) yang cacat serta dugaan jual beli paket PL yang akibatkan kerugian negara, saya harap bisa diproses oleh APH sampai pada akarnya," pungkas Bambang Sukoco, 17/11/2019.(Ind).

No comments

Powered by Blogger.