Header Ads

Header ADS

BAHAS KESEJATERAAN MASYARAKAT NGANJUK HABISKAN ANGGARAN 0,5 MILYAR RUPIAH

Nganjuk, Pojok Kiri, Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk bersama tim Anggaran Pemerintah kabupaten Nganjuk dan semua OPD Pemkab Nganjuk akan berakhir pada hari Selasa, 19 November 2019 mulai sejak hari Sabtu, 16 November 2019 di Hotel The Royal Surakarta  jalan Slamet  Nomer 06 Kampung Baru kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta provinsi Jawa Tengah menuai kritik dari semua elemen masyarakat dan bahkan mendapat sorotan tajam dari warganet di media sosial (medsos), terkait pembahasan KUA PPAS oleh DPRD kabupaten Nganjuk di luar kota, sebagai pemborosan anggaran. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Koordinator Teknis dan IT LSM Djawa Dwipa Nganjuk Indro Santoso berulang kali, pembahasan KUA PPAS di luar daerah adalah bentuk pemborosan kas negara, karena anggaran yang di keluarkan untuk pembahasan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dengan perkiraan rincian biaya kamar delux di hotel The Royal @ Rp. 750 ribu/malam kalau 4 malam biaya yang dikeluarkan per-peserta Rp. 3 juta. Kalau anggota Banggar sebanyak 25 orang maka untuk biaya penginapan saja sebesar Rp. Rp. 75 juta.
Sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar provinsi per-hari sebesar @ Rp. 2.750.000,oo kalau selama 4 hari yang dikantongi para wakil rakyat Rp. Rp. 11 juta per-orang sedangkan kalau 25 peserta anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 275.000.000,oo sedangkan OPD tiap harinya yang mengikuti pembahasan tersebut sebanyak 10 peserta dan kalau sampai selesai berarti sebanyak 40 peserta jadi anggaran yang harus dikeluarkan lagi sebesar Rp. 220 juta belum lain-lainnya. 
"Kalau berbicara efiaiensi anggaran ini sudah termasuk pemborosan, dan kalau berbicara tentang listrik gedung DPRD Nganjuk tidak kuat, uang sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk pembelian puluhan bahkan ratusan jenset berkekuatan daya 14 ribu watt dan kalau berbicara pembahasan KUA PPAS perlu ketenangan, apakah Nganjuk kurang begitu tenang sehingga perlu ke luar kota," ujar Indro. 
Masih menurut Indro mempertanyakan, ada apa dengan pembahasan KUA PPAS sampai harus ke luar kota dengan anggaran besar. Sedangkan Konsynering membahas tentang masa depan atau kesejahteraan masyarakat Nganjuk, sedang masyarakat Nganjuk sendiri seharusnya terlibat dalam pengawasan secara langsung jalannya rapat tersebut, bahkan publik bisa memberikan masukan kalau agenda itu diadakan di kabupaten Nganjuk. 
"Kami curiga kenapa pembahasan harus ke luar kota, hal ini bisa berakibat seolah-olah ada permainan antara pemerintah kabupaten bersama DPRD, bahkan ini juga, bisa sebagai ruang terjadinya main mata antara legeslatif dan birokrasi," ujar Indro lagi
Sementara itu menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk, Asti Widyartini disamping membenarkan kalau seluruh OPD Pemerintah kabupaten Nganjuk secara bergantian ke salah satu hotel di Surakarta Jawa Tengah untuk membahas KUA PPAS bersama Banggar DPRD dan tim anggaran Pemkab Nganjuk.
"Kami kira ini biasa dalam pembahasan KUA PPAS sehingga lebih fokus dan lebih cepat untuk mengejar target penyelesaian pembahasan tentunya," kata Asti Widyartini dihubungi melalui ponselnya, Kamis (18/11/2019).
Dijelaskan Asti, pembahasan KUA PPAS tahun 2020 tersebut memang memerlukan konsentrasi penuh untuk mencermati alokasi anggaran pembangunan dan belanja Pemerintah kabupaten Nganjuk tahun depan. Dengan demikian, Badan Anggaran DPRD dan tim Anggaran Pemkab Nganjuk bekerja marathon dalam pembahasan tersebut.
"Kami kira apabila pembahasan tidak dilakukan dengan lebih fokus dan cermat maka akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan, padahal waktu pembahasan KUA PPAS semakin pendek mendekati akhir tahun," pungkas Asti. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.