Header Ads

Header ADS

BAMBANG SUKOCO : PENGADAAN INCENERATOR RSUD NGANJUK, DIDUGA TELAH PENUHI UNSUR KORUPSI

Nganjuk, Pojok Kiri, Dalam rangka melakukan perencanaan pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana adalah penetapan keseluruhan proses perkiraan yang matang akan rancangan pembelian, pengadaan rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan (nilai manfaat). Sebab perencanaan adalah bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, penelitian, perhitungan dan perumusan tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang baik kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana (Dwiantara dan Sumarto 2004)

Diyakini, hal ini juga diterapkan saat melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa Incenerator RSUD Nganjuk pada waktu itu. Melalui pemikiran yang panjang akan dampak manfaat dan kerugian, maka tercapailah kesepakatan untuk memasukkan barang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2014. Ironinya barang tersebut (Incenerator) tidak bisa digunakan karena kendala ijin operasional tidak dikantonginya sampai saat ini tahun 2019.

Menurut informasi terpercaya, dalam klausul kontrak dengan pihak pemenang tender berkewajiban dalam pengurusan ijin, sedangkan prakteknya, diduga Incenerator diterima oleh pihak terkait dengan dua kendala vital belum terpenuhi, yang pertama tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga Incenerator saat digunakan sebagai sarana pembakaran limbah medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana tahun 2014 sampai 2016 (pernah digunakan/dioperasikan oleh pihak RSUD Nganjuk) menuai protes warga karena asap yang dikeluarkan oleh cerobong pembakaran ber-aroma tidak sedap dan juga mengeluarkan debu yang sangat pekat.

Yang kedua pemegang tender sampai saat ini (berita diturunkan) belum melaksanakan kewajiban dalam pengurusan ijin operasionalnya. Sedangkan pihak management RSUD Nganjuk sejak tahun 2016 sampai sekarang harus mengeluarkan double anggaran,  terkait limbah B3nya karena Incenerator yang dimiliki masih terkendala proses administrasi dan belum ramah lingkungan, sehingga pihak management RSUD Nganjuk memakai jasa pihak ke-3 dalam proses pengelolaan limbah medis padatnya,  Ini menjadikan banyak pakar hukum pidana menanyakan tentang proses pengadaan barang tersebut. Seperti Dr Wahju Prijo Djatmiko, SH, MHum, MSc yang mengatakan tentang nilai manfaatnya dan mengharap pihak penegak hukum (Jaksa maupun Kepolisian) untuk melakukan investigasi terkait hal tersebut. 

Sedangkan pakar hukum lainnya yang juga mempertanyakan hal tersebut Bambang Sukoco, SH, MHum yang saat ini menjabat sebagai ketua koordinator Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Nganjuk mengatakan, pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBD yang notabene uang rakyat harus memenuhi syarat trasparansi dan akuntabilitas tinggi. Karena mengingat penggunaan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan dimuka umum. Sebab apabila dalam pengadaan mengalami kecacatan baik disengaja maupun tidak disengaja, akan berakibat fatal. 

"Pejabat yang menerima barang seperti Incenerator dalam keadaan tidak seperti klausul kontrak tender atau cacat, bisa disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga aparat penegak hukum bisa melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap pegawai yang ditunjuk untuk pengadaan barang dan jasa tersebut," ujar Bambang Sukoco mantan Jaksa yang juga berprofesi sebagai advokad pada media ini diruang kerjanya. 

Masih menurut pakar hukum pidana Bambang Sukoco, pengadaan barang hal ini Incenerator harus mengacu pada efektifitas dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bantu pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan saat pengadaan atau penerimaannya mengalami kecacatan sebab tidak berpedoman pada pelaksanaan barang dan jasa, maka pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa yang telah melakukan eksekusi telah melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomer 16 tahun 2018, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas wajar yang bisa diukur dari berbagai macam segi, seperti biaya.

Sedangkan pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat dari uang yang dikeluarkan atau memiliki value of money, sehingga bisa memberikan barang dan jasa yang baik, dari segi waktu, biaya maupun kualitas. Jadi prinsipnya pemerintah mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik dan harga termurah bukan harga yang mahal dan kualitas yang buruk (cacat) sehingga terjadi pemborosan anggaran karena diduga, adanya pemufakatan kotor (persekongkolan jahat) dan berpotensi merugikan keuangan negara yang akhirnya menguntungkan pihak tertentu.

"Incenerator RSUD Nganjuk yang keberadaannya tidak sesuai dengan aspek manfaat, sama artinya pengadaan barang tersebut telah melanggar Perpres Nomer 16 tahun 2018 pasal 4 tentang pengadaan barang dan jasa. Karena disamping mempunyai kualitas, juga mampu memberi manfaat sesuai kebutuhan, masa pakai memenuhi unsur ekonomis, dapat digunakan/berfungsi pada lingkungan yang ada, mempunyai nilai tambah/inovasi, memiliki sertifikat garansi  dan keaslian barang, jadi kalau tidak memenuhi itu, pejabat yang berwenang dalam pengadaan, sama halnya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian negara" pungkas Bambang Sukoco berharap pada pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana hukum yang berlaku atas pengadaan Incenerator yang diduga sampai saat ini belum miliki ijin operasional untuk dilakukan penyidikan ulang atas pengadaan tersebut, 14/11/2019. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.