Header Ads

Header ADS

DANA TALANGAN PDAM NGANJUK JANGAN SAMPAI PICU KORUPSI

Nganjuk, Pojok Kiri, Penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana talangan (pinjaman) yang nantinya akan dikembalikan saat APBN cair, sekitar Rp 6 Milyar disampaikan oleh Sekretaris Daerah kabupaten Nganjuk, Agus Subagijo dalam Paripurna Penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di ruang Paripurna DPRD Nganjuk, kemaren menuai polimik. 
Dimana menurut penuturan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melalui Sekda kabupaten Nganjuk Agus Subagijo menyampaikan, penyertaan modal untuk PDAM sebagai langkah percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan pipa air kepada pelanggan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sambil menunggu pencairan dana dari pemerintah pusat, hal ini dimaksud sebagai langka pemerintah daerah kabupaten Nganjuk khususnya PDAM untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Sedangkan parameter yang digunakan yaitu peningkatan air bersih dengan sasaran dari program tersebut adalah MBR. "Penyertaan dana talangan bukan dana hibah kepada PDAM Nganjuk, karena disaat dana pemerintah pusat cair, PDAM berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada Daerah. Sedangkan rincian penggunaan anggaran tersebut untuk apa saja, nanti kita bisa dengar bersama dari PDAM secara langsung," ujar Sekda Agus pada awak media sesaat setelah rapat Paripurna usai. 

Ditempat lain Wakil Bupati Dr, Drs, Marhaen Djumadi, SE, SH, MBA, mengatakan kalau dirinya belum mengetahui secara detail anggaran dana talangan sebesar Rp 6 Milyar untuk PDAM Nganjuk, karena pihaknya belum menerima laporan hal tersebut. "Tapi harapan kami, seandainya benar nanti ada dana talangan dari APBD untuk PDAM Nganjuk, transparansi dan profesional pemanfaatanya harus sangat jelas. Karena nilai dana talangannya yang begitu besar dan jangka waktu pengembalianya juga harus jelas," ujar Wabup yang biasa dipanggil Kang Marhaen pada media ini.
Untuk dikonfirmasi terkait rencana penggunaan dana talangan dari APBD tahun 2020 tersebut ke pihak Direktur PDAM, sayang yang bersangkutan tidak ada di kantor dan sedang ada kegiatan diluar kantor. Sementara menurut praktisi hukum Bambang Sukoco,  SH MHum mengatakan, kalau dirinya sangat menyayangkan penggunaan APBD sebagai penyertaan modal PDAM Nganjuk, sebab dalam anggaran tersebut menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Disisi lain dana talangan yang bersumber dari APBD cukup beresiko tinggi, karena sifat anggaran tersebut jenisnya pinjaman. 

"Andai benar PDAM Nganjuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui APBN, kenapa tidak sabar menunggu dana tersebut turun. Kenapa harus direalisasikan cepat-cepat dengan menggunakan dana talangan APBD. Pasti akan timbul pertanyaan besar dan juga akan memunculkan pemikiran negatif tentang adanya kepentingan individu, sebab kalau murni tidak ada kemungkinan tanda kutip, untuk apa program itu dibuat seolah-olah permasalahan urgen, sebab dana APBN pasti turun kenapa harus pakai dana talangan APBD untuk merealisasikannya," ujar Bambang Sukoco. 
Bahkan Bambang Sukoco juga menambahkan, sebagaimana rumor yang berkembang di PDAM Nganjuk, kalau terjadi dualisme kepemimpinan, yang secara de facto dua direksi yang ada saat ini mempunyai kewenangan yang sama. Jadi siapa nantinya yang paling bertanggungjawab atas dana talangan tersebut. Sebab tanpa ada yang paling bertanggungjawab akan semakin tidak jelas penggunaan program tersebut apalagi saat terjadi pengembalian akan semakin rumit. 

"Yang pasti ini perlu ada kajian yang serius dari pemegang kewenangan atas APBD, agar tidak terjadi tumpang tindih dan resiko korupsinya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai asal mengucurkan dana talangan sedang nilai manfaatnya menjadi sia-sia. Seperti pendirian BPR Anjuk Ladang yang sampai saat ini tidak jelas jluntrungannya dan transparansinya menjadi pertanyaan besar. Terakhir APBD sebagai dana talangan PDAM apakah tidak mengganggu program lainnya, karena itu perlu adanya pemikiran kritis disini," pungkas Bambang Sukoco berharap agar pengambil kebijakan tidak salah menentukan pilihannya dalam memberikan dana talangan pada PDAM Nganjuk, 27/11/2019. (Ind) 

No comments

Powered by Blogger.