Header Ads

Header ADS

DIDUGA, BANYAK OKNUM DPRD NGANJUK MAIN PROYEK PEMERINTAH, PENGERJAANNYA JELEK

Nganjuk, Pojok Kiri, Pengadaan langsung (PL) pemerintah telah mengalami pergeseran modus yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam proses perencanaan, diduga, kini cendrung dilakukan dengan merencanakan pembangunan infrastruktur yang bukan menjadi prioritas. Bahkan rencana jahat untuk menguntungkan pihak tertentu justru sering kali dilakukan sejak pembahasan di tingkat legislatiif. 

Seperti dugaan banyak orang,  proyek pengadaan Langsung (PL) adalah proyek yang banyak diperjual belikan, sehingga pengerjaannya tidak sesuai dengan harapan (cendrung jelek). Bahkan menurut desas desus diluar, paket yang disebut proyek non tender adalah proyek jatah oknum anggota dewan yang kerap minta jatah ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) bagian teknis sejak dalam pembahasan anggaran. 

Proyek yang nilai anggarannya dibawah Rp. 200 juta, hampir dtiap titik pengerjaanya diduga asal-asalan bahkan cendrung tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunannya (RAP), seperti contoh, proyek drainase di dalam kota yang justru membuat hilangnya keindahan kota menjelang penilaian penghargaan adipura.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Koordinator Teknis dan IT LSM Djawa Dwipa, Indro Santoso A.Md Kom, mengatakan, bahwa proyek “main-main” justru lebih banyak dikerjakan oleh kroni anggota dewan. Dugaan itu mencuat, lantaran beberapa proyek PL yang dikerjakan, disamping tidak sesuai standar teknis juga hasilnya bisa dibilang cukup jelek. Bahkan proyek PL drainase terbuka di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk yang disinyalir dikerjakan oleh kroni oknum DPRD Nganjuk, hasilnya-pun banyak menuai protes masyarakat.

Parahnya lagi menurut Santoso, imege yang muncul dibenak para rekanan adalah proyek yang ia kerjakan, jatah dewan, maka proyek-pun hanya dikerjakan setengah, karena harus  menyesuaikan dana PL. Sebagaimana saluran sepanjang kurang lebih 250 meter, yang sampai saat ini hanya dikerjakan 75 persen saja, itupun satu sisi yang tuntas. Sedangkan sisi lainnya hanya separuh dan akibatnya sangat mengganggu aktivitas warga. 

“Proyek ini seharusnya masuk lelang, sebab anggarannya diatas Rp. 200 juta, tapi mungkin untuk memenuhi jatah oknum dewan maka dibuat PL dan hasilnya jelas kurang memuaskan. Apalagi pekerjaan proyek ini meninggalkan gundukan tanah, bahkan banyak yang mengenai drainase sehingga tidak mampu berfungsi optimal bahkan warga yang mempunyai kendaraan otomatis tidak bisa keluar," ujar Santoso. 

Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Indro Santoso, Pihak Dinas Permukiman yang menjadi leading sektor pembangunan drainase sepertinya memilih menuruti permintaan dewan daripada mengakomodir kepentingan masyarakat. Orientasinya sudah terbaca, agar kegiatan Dinas Permukiman selama tahun anggaran ini berjalan mulus dan masih-masing dapat jatah keuntungan. “Sudah jelas masyarakat yang dirugikan dan kita masing-masing tahu siapa yang diuntungkan,” tegas Indro Santoso saat acara sarasehan yang bertajuk penyusunan anggaran pemerintah yang anti korupsi.

Bahkan ia juga menjelaskan dalam pembekalan anti korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di kalangan anggota DPRD Nganjuk periode 2014-2019. Indikasinya masih ada oknum anggota DPRD Nganjuk yang minta jatah proyek PL dari dinas-dinas teknis di Pemkab Nganjuk. Penyakit lama yang sulit dihilangkan dari para wakil rakyat adalah menggunakan kewenangaannya untuk keuntungan pribadi untuk bermain proyek pemerintah. (Ind) 

1 comment:

  1. Apa jadinya Nganjuk perlu sikap tegas dari pemimpin dan amanah .jujur inovatif dan kreatif..contoh Bu Risma ..Jokowi..Emil Dardak..Ahok

    ReplyDelete

Powered by Blogger.