Header Ads

Header ADS

DPRD NGANJUK LAKUKAN PEMBOROSAN ANGARAN DENGAN AGENDA RAPAT PEMBAHASAN KUA PAS DI HOTEL BER-BINTANG SURAKARTA

Nganjuk, Pojok Kiri, Pentingnya menjaga keseimbangan antara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak sejalan dengan apa yang dilakukan DPRD Nganjuk dalam melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020 yang dilakukan di hotel berbintang di kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, banyak menuai kritikan dari berbagai pihak. Hal ini diketahui setelah jadwal rapat pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk dengan Tim Anggaran Pemkab serta OPD Pemerintah kabupaten Nganjuk tersebar di media sosial.

Kritikan pedas datang dari koordinator Teknis dan IT LSM Djawa Dwipa Nganjuk, Indro Santoso, berdasarkan surat agenda rapat Banggar DPRD bersama tim Anggaran Pemerintah kabupaten Nganjuk dalam agenda rapat untuk gelombang pertama diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Surakarta Jawa Tengah. Setidaknya ada 10 OPD Pemkab Nganjuk yang teragendakan melaksanakan pembahasan KUA PPAS di Kota Surakarta. Dan pelaksanaan rapat pembahasan KUA PPAS di gelar hari Sabtu (16/11/2019) hingga selesai. Dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini sama halnya mereka melakukan pemboroson anggaran.

"Adanya kenyataan seperti ini, DPRD dalam pembahasan KUA PPAS dalam mengelolah anggaran bukan ingin mencapai titik keseimbangan antara efektifitas dan efisiensi optimal tapi pemboroson anggaran. Bahkan disini juga ada suatu pengingkaran dari anggota legeslatif Nganjuk, yang baru dilantik periode 2019-2024, yang mengatakan akan konsisten menggelar rapat membahas KUA PPAS tahun 2020 di gedung sendiri," ujar Indro Santoso. 

Masih lanjut Indro, dalam pengelolaan anggaran diperlukan adanya evaluasi yang matang. Karena evaluasi akan berdampak pada perbaikan pada pengelolaan anggaran, tapi kalau untuk menggelar kegiatan tersebut diluar kota, di hotel berbintang, apakah sudah melalui evaluasi dan pemikiran yang matang. Sebab kalau memang harus diagendakan di hotel, kabupaten Nganjuk banyak hotel yang mempunyai fasilitas atau tempat yang layak untuk pelaksanaan tersebut dan juga ruang rapat Paripurna DPRD Nganjuk yang dibangun dengan uang rakyat dengan anggaran Milyaran rupiah sangat dan amat layak dijadikan tempat tersebut. 

Ini sangat mengejutkan, dengan langkah wakil rakyat, yang ingin membahas KUA PPAS bersama Pemkab Nganjuk di luar gedung DPRD dan bahkan menempati salah satu hotel berbintang di Kota Surakarta Jawa Tengah. Yang menurut kalkulasinya menghamburkan uang rakyat ratusan juta rupiah hanya untuk tempat. Bahkan DPRD Nganjuk juga telah mengabaikan himbauan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan RAPBD dan KUA PAS tidak di hotel apalagi luar kota karena akan menyebabkan pemboroson anggaran yang cukup besar. 

"Agenda rapat pembahasan oleh para wakil rakyat beserta para OPD, patut disesalkan, apalagi langkah yang dilakukan DPRD Nganjuk dengan menggelar rapat pembahasan KUA PPAS di Kota Surakarta sudah bisa dipastikan akan menimbulkan pemborosan anggaran, apapun alasanya, atau mereka lupa kalau anggaran yang mereka pakai adalah uang rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesenangan dan mengejar ego belaka," pungkas Indro pada media ini, 17/11/2019. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.