Header Ads

Header ADS

INCENERATOR RSUD NGANJUK PROSES IJIN 5 TAHUN BELUM KELAR, DISOAL KETUA DPRD

Nganjuk, Pojok Kiri, Alat pembakaran medis padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang pengadaannya pada tahun 2014 dengan anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD kabupaten Nganjuk sebesar Rp.1,08 Milyar dan belum mengantongi ijin operasional dari kemen KLH sebagaimana aturan yang berlaku, dipertanyakan ketua DPRD kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. Karena alat yang biasa disebut Incenerator pengadaannya belum mengacu pada segi manfaat. Hal ini disebabkan Incenerator yang ada di RSUD Nganjuk, keberadaannya hanya sebagai hiasan belaka, tidak bisa dijadikan tempat pembakaran medis padat B3. 

Sebab RSUD Nganjuk, walau sudah mempunyai alat pembakaran sendiri, pihak management RS masih harus memakai pihak ketiga untuk pembakarannya. Hal ini sama artinya telah melakukan double anggaran yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga pada kesimpulannya, para pihak mulai dari pembahasan pengadaan sampai pada eksekusi dalam pengadaan barang pada saat itu, bisa dibilang tidak melalui proses pemikiran yang matang atau tidak melihat dari nilai manfaat atau kata lainnya produk gagal. 

"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pembahasan tentang Incenerator yang ada di RSUD Nganjuk yang untuk sementara keberadaannya menjadi sia-sia, karena dengan adanya alat pembakaran limbah medis padat B3, seharusnya disamping bisa dimanfaatkan untuk membakar limbah RS sendiri juga dari Puskesmas dan RS lainnya yang ada di kabupaten Nganjuk sehingga mampu mendatangkan pendapatan. Jadi nilai manfaatnya ada," ujar Tatit pada media ini. 

Masih lanjut ketua DPRD Nganjuk,  pihaknya juga akan melakukan pengecekan secara langsung, penyebab Incenerator RSUD Nganjuk, yang sampai saat ini belum mengantongi ijin operasional dari Kemen KLH, dan apabila nanti ada unsur penyelewengan dan korupsinya, pihaknya akan melaporkannya atau menyerahkan kasus pengadaan tersebut kepada pihak hukum. Disamping itu juga pihaknya bersama pemerintah kabupaten Nganjuk untuk mencari solusi terkait keberadaan Incenerator agar bisa dioperasikan.

"Kalau benar apa yang diberitakan oleh media ini terkait keberadaan Incenerator di RSUD Nganjuk, akan sulit mendapatkan ijin operasional karena diduga tidak sesuai spesifikasi dan tidak ramah lingkungan berarti unsur korupsinya ada, jadi harus ada orang atau pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan Incenerator tersebut. Sedangkan dari pihak legeslatif akan mengambil langkah awal, adalah pemanggilan para pihak untuk diminta keterangannya," ujar Tatit lagi diruang kerjanya, 26/11/2019. 

Sedangkan menurut Kasubag Hukum dan Humas RSUD Nganjuk Eko Santoso, menolak kalau Incenerator belum mendapatkan ijin karena menurutnya saat ini masih dalam proses, karena pengurusan ijinnya telah disampaikan ke-Kemen LHK cuman sampai saat ini belum turun, sedangkan pemberkasan terkait persyaratan ijin tersebut pihaknya telah mengirimkannya via online. Tapi saat ditanya terkait dengan dokumen kontrak atas siapa yang seharusnya melakukan pengurusan ijin, dirinya menjawab tidak tahu. 

"Yang pasti ijin masih dalam proses, jadi bukan tidak mendapatkan ijin, karena berkas telah dikirim ke-Kemen LHK via online cuman sampai sekarang belum keluar. Tapi yang pasti dengan memakai Incenerator sebagaimana hasil dari kajian, yang pertama akan mengeluarkan emisi yang akan berdampak pada masyarakat sekitar dan kedua tenaga operator dan yang ketiga biaya pengeluaran untuk melakukan pembakaran sangat mahal, jadi menurut kajian secara umum akan lebih efisien kalau memakai pihak ketiga," pungkas Eko Kasubag Hukum dan Humas di ruang kerjanya. (Ind) 

No comments

Powered by Blogger.