Header Ads

Header ADS

Proyek Pengadaan Incenerator Diduga Beraroma Korupsi

Nganjuk, Pojok Kiri, Pengadaan alat pembakaran limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun B3 atau Incenerator, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2014, sampai saat ini masih mangkrak karena diduga, belum memenuhi standard kelayakan. Penghancur limbah medis tersebut, sebagaimana informasi yang didapat media ini  (sumber terpercaya) belum smokeless dan juga belum double chamber, sehingga kalau dilakukan pembakaran, emisi yang dikeluarkan bisa membentuk dioksidan furan yaitu udara yang mengandung zat kimia berbahaya. 

Dengan demikian Incenerator RSUD Nganjuk disinyalir kuat belum ramah lingkungan. kondisi inilah yang menjadi kendala tidak mendapatkan ijin operasional dari Men KLH. Dengan melihat kenyataan ini akhirnya RSUD Nganjuk untuk melakukan pembakaran limbah medis B3 harus memakai pihak ke-3. Hal ini yang menjadikan pakar hukum pidana Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., angkat bicara terkait barang daerah/negara yang pengadaannya menjadi sia-sia. 

"Seharusnya pengadaan barang oleh daerah/negara mempunyai nilai manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun ketika nilai manfaat tersebut tidak bisa diperoleh atau menjadi sia-sia, kemungkinan besar proses pengadaan barang/jasa (Incenerator) tersebut bisa dimungkinkan  terindikasi adanya persekongkolan jahat. Hal ini bisa berpotensi merugikan keuangan negara, dan tentunya menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujar Wahju yang juga ketua LKHPI (Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia).

Masih menurut Dr. Wahju, kasus tender Incenerator yang memakai anggaran APBD dengan pagu Rp. 1.08 milyar tersebut walaupun telah berjalan selama 5 tahun belum juga mengantongi ijin operasional. Menurut pakar hukum pidana ini  Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk khususnya manajemen RSUD Nganjuk harus bertanggungjawab. Dibiarkan mangkraknya penghancur limbah medis tersebut , sama halnya dengan melakukan maladministrasi yang fatal. Sebab sebagaimana disebutkan dalam dokumen kontrak, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pemenang lelang ialah bertanggungjawab mengurus ijin operasional ke-Kemen LHK. 

"Kalau benar dalam klausul kontrak terdapat persyaratan tersebut dan pihak RSUD Nganjuk tetap menerima Incenerator yang tanpa dilengkapi ijin operasional, hal ini akan menjadi presiden buruk dalam  pengadaan barang/ jasa pemerintah. Peristiwa hukum ini bisa diindikasikan adanya perbuatan koruptif bagi pejabat yang terlibat dalam pengadaan alat tersebut “, ucapnya lagi sambil mengeleng-gelengkan kepala seakan tidak percaya dengan hasil temuannya. 

Pada akhir kata, Dr.Wahju berharap semoga masih ada kepedulian dari aparat hukum di nganjuk (kepolisian dan kejaksaan) dalam melakukan lidik dan sidik atas pengadaan Incenerator yang mangkrak itu. Dengan belajar dari peristiwa ini, kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan negara serta tidak  ada manfaatnya bagi masyarakat . "Saya berharap, aparat penegak hukum di nganjuk untuk segera melakukan investigasi dalam kasus tersebut," pungkas Dr Wahju penuh harap pada media ini di kantornya , 12/11/2019. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.