Header Ads

Header ADS

KADES MIYONO PERSULIT IJIN CUTI BAYAN DALAM CALON PILKADES, AKAN DITUNTUT PIDANA

Farid kepala desa dan Sono bayan desa Miyono kecamatan Sekar kabupaten Nganjuk

Bojonegoro, Pojok Kiri, Dengan adanya Surat Edaran (SE) bupati Bojonegoro, Anna Muawanah yang dikirim kepada camat se Kabupaten Bojonegoro ber-Nomer 188/3254/412.013/2019, tertanggal 11 November 2019, tentang himbauan atas pencalonan kepala desa bagi perangkat desa, yang berbunyi "Bahwa dalam rangka untuk meminimalisir potensi konflik akibat rivalitas dalam kontestasi pada pemilihan kepala desa yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintah desa, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa serta stabilitas ketertiban umum, maka perlu diupayakan tindakan preventif berupa himbauan kepada perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk mengajukan pengundurun diri dari jabatannya sebagai perangkat desa".
Dengan adanya SE tersebut, membuat sosok kepala desa yang masih ingin mencalonkan lagi, sama artinya diberi senjata untuk menjegal rivalnya dan bahkan mematikan hak politiknya. Sebagaimana yang dilakukan kepala desa Miyono kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro, Farid yang bersikukuh untuk tidak memberi ijin cuti pada bayannya yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa, kecuali mengundurkan diri.

Farid kades Wiyono kecamatan Sekar

"Saya mengikuti himbauan bupati Ana, yang mana perangkat desa yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya, apalagi bayan Sono masih dibutuhkan masyarakat, karena itu saya tidak memberikan ijin," kelit Farid kepala desa (kades) Miyono pada media ini dirumahnya. 
Saat kades Farid ditanya terkait dasar hukum atas keharusan perangkat desa mundur dari jabatannya, dan kenapa kepala desa yang juga mencalonkan tidak mengundurkan diri, karena jabatan kades adalah bagian dari perangkat desa, Farid hanya menjawab singkat "Sebab kepala desa tidak tertulis dalam himbauan itu," katanya sambil menyerahkan hanphone genggamnya yang lagi terhubung dengan Andik Sudjarwo, S.STP, MSi kepala BPBD kabupaten Bojonegoro bukan kepala dinas PMD untuk menjelaskan dasar hukumnya pada rombongan media ini. 
Sedangkan Andik yang diminta kades Farid untuk menjelaskan dasar hukumnya hanya menjawab, "Kalau pemberian ijin bagi perangkat desa yang mencalonkan sebagai kepala desa merupakan kewenangan kepala desa," ujarnya tanpa menjelaskan lebih detail terkait dasar peraturan perundang-undangannya. 

KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro,SE, SH, MH Advokad 

Dilain pihak menurut KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro,SE, SH, MH Advokad yang berkantor di jalan Raya -Madiun Nomer 19 RT 002 RW 001dusun Gerung desa Pehserut kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk, kuasa hukum Bayan Sono yang beralamat di Krajan RT 001 RW 001 desa Miyono kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro mengatakan, SE bupati Bojonegoro sama artinya telah menghimbau para kepala desa untuk melanggar Peraturan daerah kabupaten Bojonegoro Nomer 13 tahun 2015 tentang kepala desa, Peraturan bupati Bojonegoro Nomer 29 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bojonegoro Nomer 13 tahun 2015 dan UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa. 
"Besuk Senin saya akan mendampingi klien saya bayan Sono untuk mendaftarkan diri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Miyono, tapi apabila klien saya dipersulit dalam pendaftarannya tanpa dasar hukum yang kuat, saya atas nama klien, tidak segan untuk melaporkan oknum tersebut karena telah menghalangi seseorang untuk ikut berdemokrasi, karena hal ini sama artinya oknum tersebut telah mencabut hak politik klien saya tanpa dasar hukum yang kuat. Apalagi Perda, Perbup dan UU tentang desa sudah cukup kuat untuk dasar saya menuntut secara pidana dan perdata oknum yang menghalanginya," pungkas Nurdin sebagaimana sapaan akrab kuasa hukum bayan Sono pada media ini, 14/12/2019. (Ind) 

No comments

Powered by Blogger.