Header Ads

Header ADS

KEPALA DESA LUMPANG KUWIK DIDUGA MONOPOLI PENGERJAAN PROYEK DESA

Nganjuk, Pojok Kiri, Anti korupsi selalu digaungkan oleh semua negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Hal ini, dikarenakan korupsi yang bermakna lain kebusukan, keburukan dan kebejatan adalah salah satu bahaya laten yang mampu merusak konsep dan keseluruhan nilai yang ada serta mampu menghancurkan perekonomian rakyat. Sebab itu pemerintah Indonesia melalui program Nawa Cita dalam menggelontorkan Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 telah membuat payung hukum agar penyelenggaraan pemerintah desa mengedepankan asas keterbukaan. 

Sebagaimana UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa diwajibkan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminnatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Desa walau memiliki kewenangan penuh dalam mengelolah potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. DD disamping banyak dirasakan manfaatnya tapi dalam pemberdayaan masyarakat masih dinilai sangat minim. 

Hal ini sebagaimana yang dirasakan masyarakat desa Lumpang Kuwik kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk yang diduga proyek pembangunan desa dengan memakai APBDes tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tapi disinyalir dimonopoli oleh oknum Kepala desanya sendiri. Sebab PK dan TPK saat ditanya oleh media ini mengenai anggaran pembangunan untuk suatu proyek yang telah dilakukan atau dikerjakan, dirinya tidak mengetahui dan menyarankan untuk langsung tanya pada kepala desa. "RAB saja kami tidak tahu, kami juga tidak dilibatkan secara langsung dalam pembangunan, karena semuanya di handle kepala desa,"ujar Jogoboyo yang saat ini menjabat ketua PK pada media.10/12/2019.

Pembangunan proyek desa dengan alolasi anggaran DD yang tidak melibatkan PK dan TPK di desa Lumpang Kuwik sama halnya telah menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomer 20 tahun 2018, yang menjelaskan PK bisa dijabat Kasi atau Kaur, dimana hal ini, koordinasinya dapat berjalan dengan baik sehingga program desa yang dicanangkan dapat terselenggara sesuai perencanaan yang ada. Meski tanggungjawab dari semua pemakaian anggaran DD adalah kepala desa tapi pelaksana dilapangan  harus tetap mengacu pada Permendagri dan UU No. 6 tahun 2014. (Ful) 

No comments

Powered by Blogger.