Header Ads

Header ADS

ARIF INGIN JADIKAN DEWI ISTRI KEDUA, SIDANG MEDIASI DEADLOCK

Nganjuk, Pojok Kiri, Sidang mediasi terakhir di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, dalam kasus perdata Arif Safiudin (penggugat) dengan Dewi Anawati (tergugat) mengalami deadlock, hal ini disebabkan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Seperti penggugat yang bersikukuh untuk tetap menjadikan tergugat sebagai istri keduanya, sedangkan tergugat yang berstatus PNS di sebuah instansi di lingkungan pemerintah kabupaten Nganjuk menolak permintaan penggugat yang ingin melegalkan status perkawinan syar'inya pada negara sebagai jalan menuju damai.

Sebagaimana dalam pemberitaan sebelumnya, penggugat untuk memuluskan niatannya menuntut tergugat dan mendaftarkan perkaranya di PN Nganjuk, dalam dakwaannya kalau dirinya merasa dirugikan oleh tergugat karena rumah yang ditempati tergugat adalah miliknya yang sekarang dalam sertifikat kepemilikan dibaliknamakan ke tergugat. Bahkan penggugat juga menyampaikan kalau statusnya dengan tergugat walau hidup serumah selama tiga tahun sejak tahun 2017 sampai 2019 tanpa ikatan yang jelas (kumpul kebo).

Sedangkan menurut tergugat dirinya tidak pernah merugikan penggugat, bahkan kalau berbicara yang paling dirugikan adalah dirinya, tergugat juga menyampaikan mengenai statusnya dengan penggugat adalah istri syar'inya sambil menunjukkan bukti akta nikah sirrinya. Tapi saat tergugat diminta penggugat untuk dinikahi secara administrasi ia menolaknya karena penggugat diketahui dibelakang tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Novi.

Dasar tergugat merasa sangat dirugikan, salah satunya komentar penggugat pada media massa yang mengatakan kalau penggugat hidup serumah dengan tergugat tanpa ikatan, yang berarti mereka telah melakukan zina (hubungan intim tanpa nikah), hal ini yang diyakini tergugat adalah sebagai pembunuhan karakter yang sangat kejam bahkan kalau benar penggugat memburu cintanya adalah hal yang naif, dengan memakai cara umbar aib pada khalayak umum melalui media. 

Sebagaimana yang dikatakan tergugat melalui kuasa hukumnya KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro, SE, SH, MH, pada awak media mengatakan, dalam sidang mediasi terakhir, pihaknya menolak klausul yang ditawarkan penggugat yang ingin menjadikan tergugat sebagai istri keduanya, bahkan pengacara yang juga ketua DPRD Nganjuk ke-9 ini juga menampik komentar dari penggugat melalui kuasa hukumnya yang mengatakan kalau kliennya telah hidup serumah dengan penggugat adalah kumpul kebo. 

"Penggugat dengan tergugat telah menikah secara syar'i sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomer 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi apa yang dikatakan saudara penggugat adalah sebuah pengingkaran janji sucinya di depan orang tua tergugat dan dua orang saksi. Bahkan kalau penggugat menggunakan isu tersebut untuk memenangkan perkaranya sungguh sangat disayangkan," ujar Nurdin sebagaimana sapaan akrab pengacara tergugat ini pada awak media.

Disisi lain Sandi Satria Putra, SH kuasa hukum penggugat, mengatakan pada awak media kalau kliennya hidup kumpul kebo dengan tergugat selama 3 tahun, hal ini merujuk dari tidak tercatatnya pernikahan penggugat dengan tergugat di administrasi negara melalui KUA, jadi mereka berdua tetap hidup kumpul kebo. "Pernikahan harus tercatat di administrasi negara jadi kalau mereka tidak tercatat, sama artinya hidup kumpul kebo," ujarnya. 

Sedangkan menurut Arif sidang mediasi mengalami deadlock karena adanya penolakan dari pihak penggugat, tapi dirinya tetap akan membuka pintu lebar jalannya perdamaian dengan tergugat. "Saya ini bukan play boy, saya hanya meminta pada tergugat untuk menjadi istri kedua dan masalah selesai. Gugatan saya cabut," ujar Arif sesaat setelah sidang mediasi di PN Nganjuk. 

Ditempat lain menurut Trisna Eka Setyowati koordinator Yayasan Spirit Pelangi dan Pendiri Yayasan Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak) menyayangkan ucapan pengacara penggugat yang mengatakan, syahnya pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan pencatatan di administrasi negara. Hal ini sama artinya orang yang lahir di Indonesia dari keturunan Indonesia yang belum melakukan pencatatan di dinas kependudukan, berarti bukan orang Indonesia dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang syah menurut agama dan negara tapi anak tersebut belum dibuatkan akte kelahiran berarti anak tersebut bukan anaknya. 

"Sangat disayangkan pengacara penggugat mengeluarkan statement yang sangat tidak mendasar, apalagi dalam UU pernikahan sudah sangat jelas mengatur syahnya pernikahan. Hal ini juga sama dengan mengartikan orang dahulu seperti kakek saya yang pernikahannya tidak tercatat di KUA, hidup serumah dengan nenek adalah kumpul kebo dan anaknya adalah hasil zina," pungkas Trisna pada media ini melalui hubungan selulernya, 08/01/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.