Header Ads

Header ADS

DEMO NGEPUNG TUNTUTAN RIIL ATAU KEPENTINGAN....?

Nganjuk, Pojok Kiri, Aksi demo yang dilakukan Forum Solidaritas Warga Ngepung (FSWN) Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang berjilid-jilid dengan melempar isu yang disinyalir berlebihan dan tidak pada fokus tuntutan awal, yaitu pemilihan kepala desa Ngepung syarat kecurangan, dan diduga panitia telah dikondisikan oleh kepala desa terpilih. Tapi karena dianggap belum cukup bukti dan tidak ada respon positif dari pemerintah kabupaten Nganjuk maka arah isu demo beralih ke penyalahgunaan dana Bumdes yang dipakai (dipinjam) untuk biaya pelaksanaan pilkades menyalahi aturan. 

Hal tersebut juga tidak mendapatkan perhatian serius karena juga kurang bukti yang kuat, lalu mereka ke isu terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan menuntut adanya transparansi anggaran dari pemerintah desa sampai terakhir melakukan aksi demo pada tanggal 26/12/2019 di Pendopo Kabupaten Nganjuk dan terjadi anarkis (pengrusakan) sampai pihak kepolisian melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap 5 pelaku diantaranya Suyadi, Suroso, Sutrisno, Sukriyon dan Slamet.

Sedangkam isu aksi yang dilakukan oleh FSWN sebagaimana yang dikatakan Ahmad Rofik, SH, MH salah satu tokoh masyarakat kecamatan Patianrowo sama artinya dengan demo hiperbola yang diduga dilakukan secara sengaja agar menjadi perbincangan publik, namun strategi aksi demo yang demikian dapat menurunkan kualitas aksi tersebut, sebab masyarakat akan menjadi bingung dan sulit untuk membedakan mana yang riil dan mana yang bohong (hoaks). Bahkan dengan seringnya aksi yang dilakukan oleh kelompok itu mengakibatkan banyak perpecahan di masyarakat desa Ngepung. 

"Apa yang dilakukan oleh FSWN, sesungguhnya bagus, tapi lambat laun keluar dari koridor tuntutan awal dan terkesan mencari-cari kesalahan sehingga saya menilai aksi demo yang dilakukan FSWN tidak mempunyai arah tujuan yang jelas. Dengan aksi yang demikian siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan...? Kalau yang dirugikan sudah jelas masyarakat karena pembangunan di desa tidak bisa berjalan dengan normal kalau yang diuntungkan saya tidak bisa menjawab dan berspekulasi," ujar Ahmad Rofiq. 

Masih lanjut Ahmad Rofik dengan seringnya aksi demo yang dilakukan kelompok tersebut telah akibatkan perpecahan ditubuh masyarakat desa Ngepung yang setiap saat bisa pecah, karena suasana sampai saat ini masih terasa panas apalagi dengan adanya penangkapan atau pengamanan 5 orang yang ikut aksi pada akhir tahun 2019 yang menyebabkan suhu di desa Ngepung masih terasa panas. Bahkan akibat semua itu ketua BPD Sunarto dan Badrussalam serta banyak anggota lainnya mengundurkan diri karena disinyalir selalu berada dalam tekanan.

Tapi disisi lain Ahmad Rofik disamping sangat menyesal dengan tindakan yang tidak terpuji dari rekan-rekan pendemo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada petugas keamanan dalam aksi demo kemaren yang dengan cekatan menghalau para aksi yang mencoba melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan agar tidak lebih meluas dengan melakukan penangkapan atau pengamanan oknum yang mencederai aksi tersebut.  

"Demo atau unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat dimuka umum memang dilindungi Undang-Undang. Tapi melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan sangat bertentangan dengan aturan apapun. Dan perlu diingat dalam melakukan aksi demo tujuannya untuk melakukan perubahan yang lebih baik bukan melakukan perbuatan anarkis dan pengrusakan karena arah tersebut sudah masuk pada rana penghancuran," pungkas Ahmad Rofiq saat menemui media ini disebuah warung kopi di Nganjuk, 26/01/2020. (Ind) 

No comments

Powered by Blogger.