Header Ads

Header ADS

USULAN P3K HK1 DITOLAK BKN, BERHARAP TAHUN 2020 DIUSULKAN LAGI DAN TEPAT WAKTU

Nganjuk, Pojok Kiri, Nasib sekitar 1296, tenaga honorer kategori 1 (HK1) kabupaten Nganjuk belum ada titik terang dan kejelasan yang pasti akan statusnya, walau pengabdiaanya dalam ikut serta mencerdaskan generasi bangsa rata-rata telah mencapai puluhan tahun, dianggapnya pemerintah kabupaten pada khususnya belum menunjukkan keberpihakannya. Hal ini dikarenakan data usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus tenaga HK1 Kabupaten Nganjuk tahun 2019 silam, disinyalir terlambat diusulkan atau dianggapnya tidak ada (hilang). Pasalnya, bila benar data usulan P3K benar hilang, dianggapnya hilang pula kesempatan HK1 menjadi tenaga P3K.

Seperti yang dikatakan Sudarti salah satu HK1 kabupaten Nganjuk, wilayah kerja Sukomoro mengatakan, kesejahteraan dirinya beserta rekan lainnya akan semakin terpuruk, kalau pemerintah kabupaten tidak sedikitpun memberi perhatian akan kejelasan nasibnya, disisi lain usia terus bertambah, sedangkan kewajibannya membentuk anak didik berkarakter Pancasila yang berprestasi semakin berat mereka pikul.  

"Kami sangat prihatin atas nasib kami yang hanya didata, tapi tanpa kepastian jelas. Sementara rekan-rekan tenaga HK1 di daerah lain sudah banyak diperhatikan nasibnya oleh pemerintah daerahnya, bahkan tidak sedikit yang sudah diusulkan dan diterima P3K, sedangkan data usulan P3K kami di Nganjuk pada tahun 2019 kemaren, serta merta tidak ada atau hilang, lantas bagaimana nasib kami kedepan atau mungkin keberadaan kami sebagai salah satu pencetak generasi bangsa tidak diharap keberadaannya..?," ujar Sudarti berkaca-kaca seakan memikirkan nasibnya yang tidak kunjung diperhatikan pemerintah daerahnya.

Masih lanjut Sudarti, data usulan yang dianggapnya hilang mengacu pada jawaban Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, yang tidak mau menerima usulan P3K dari BKD pemerintah kabupaten Nganjuk karena telah masuk masa penutupan pendaftaran, jadi dianggapnya tidak pernah mengusulkan, lantas data usulan P3K HK1 sebelumnya kemana dan kenapa harus terlambat? Sedangkan pihaknya banyak berharap akan diterima sebagai P3K, meski tidak semua yang diterima karena tereliminasi dalam seleksi.

"Kami sangat menyesalkan atas keterlambatan usulan P3K HK1 yang mengakibatkan tenaga HK1 tidak satupun yang diterima karena berkasnya ditolak BKN pusat, hal ini menambah panjang keterpurukan nasib kami. Oleh karena itu kami berharap pada tahun 2020 ada secerca harapan akan nasib kami dengan disulkannya kembali dalam draf usulan P3K HK1. Apalagi kami sadar untuk diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah tidak mungkin, sebab itu kami berharap hanya menjadi P3K yang bisa merubah nasib kami," ujar Sudarti lagi yang di-Aamiinin rekan HK1 lainnya. 

Ditempat terpisah Suprapto anggota komisi 1 DPRD kabupaten Nganjuk, saat ditanya tentang kepastian nasib HK 1 yang gagal diusulkan P3K ke BPN pusat pada tahun 2019 lalu,  merasa prihatin atas keteledoran pihak pemerintah kabupaten yang sampai terlambat mengusulkan perbaikan nasib HK1, sehingga berdampak pada penolakan usulan tersebut, sehingga dianggap pihak pemerintah kabupaten Nganjuk tidak pernah mengusulkan P3K khususnya HK1. 

"Kalau benar gagalnya HK1 diterima sebagai tenaga P3K karena keterlambatan usulan, hal ini bisa menjadi preseden buruk, karena pemerintah kabupaten bisa dinilai tidak ada keseriusan dalam penanganan nasib HK1. Dan untuk itu kami sebagai anggota komisi 1 akan berkoordinasi dengan komisi IV, untuk memanggil instansi terkait, membahas persoalan itu, sehingga di tahun ini mereka bisa diusulkan kembali dan kejadian pada tahun kemaren tidak terulang kembali," pungkas Suprapto pada media ini, 08/01/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.