Header Ads

Header ADS

SIKAP TEGAS YANG PLIN PLAN, KUOTA PTSL NGANJUK TAHUN 2020 TURUN

Nganjuk, Pojok Kiri, Banyaknya kasus sengketa tanah dan sengketa lahan di Kabupaten Nganjuk dipicu karena tanah belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk atau dengan kata lain, tanah warga masih banyak yang belum memiliki surat atau sertifikat kepemilikan yang sah. Dari sini kerap muncul dan dialami masyarakat adalah pengklaiman tanah oleh pihak lain karena sang pemilik asli tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Sedangkan untuk menanggapi masalah itu, BPN Kabupaten Nganjuk, melalui program yang telah dicanangkan Pemerintah pusat dan diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 02 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mengajak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah untuk mendaftarkan di program gratis ini yang ditargetkan untuk Kabupaten Nganjuk tuntas pada tahun 2023.

Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala BPN Kabupaten Nganjuk, Edison, pada tahun yang telah ditargetkan (tahun 2023) dan masih ada bidang tanah yang belum bersertifikat maka dipastikan tanah tersebut masuk tanah sengketa (bermasalah) sehingga belum bisa didaftarkan haknya. Sedangkan untuk tahun 2020 kuota Kabupaten Nganjuk untuk PTSL sebanyak 37 ribu sertifikat bidang tanah atau sekitar 37 ribu Peta Bidang Tanah (PBT). Sedangkan dari jumlah tersebut dibagi secara merata pada desa pemohon. 

"Untuk tahun ini ada penurunan kuota dibanding tahun 2019 yang waktu itu kuotanya mencapai 56 ribu bidang. Penurunan ini, disamping pengaruh dari PBT juga usulan pihak desa maupun masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2021 harapan saya bisa meningkat tiga kali lipat yaitu 117 ribu kuota bidang tanah. Untuk itu ini adalah tugas berat kami untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga yang belum bersertifikat untuk ikut mendaftarkan ke PTSL," ujar kepala BPN Edison. 

Sedangkan ditempat terpisah KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro ketua DPRD Nganjuk IX (periode 2009-2014) mengatakan penurunan kuota pada tahun 2020 disebabkan karena kesadaran masyarakat atas hak tanah yang masih kurang, bahkan juga dikarenakan model PTSL yang diaplikasikan oleh desa penerima program tersebut, tergolong masih melanggar aturan, sebab Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang menganggarkan biaya pra PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp.150 ribu. Kenyataannya didesa malah menganggarkan rata-rata 3, 4 bahkan 5 kali lipat dari biaya yang dicanangkan.

"Kalau masih menerapkan biaya yang sangat tinggi, sedangkan disisi lain program PTSL adalah gratis pendaftarannya, bukan tidak mungkin, masyarakat miskin atau kaum marjinal akan merasa sangat keberatan untuk ikut program pemerintah itu. Hal ini atas dasar kemampuan finansial yang masih rendah dikalangan tersebut," kata Nurdin sebagaimana sapaan akrab KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro. 

Masih lanjut Nurdin, pemerintah daerah seharusnya hadir dalam program tersebut atau BPN Nganjuk mengambil sikap sebagaimana kepala BPN Garut, Hayu Susilo yang menginstruksikan kepada masyarakat peserta PTSL untuk melaporkan panitia atau siapa saja yang menarik biaya lebih dari Rp.150 ribu atau seperti bupati Padeglang Irma Narulita saat pengambilan sumpah tim ajudikasi dan satuan tugas PTSL yang mengatakan, masyarakat hanya dikenakan biaya Rp.150 ribu dan lebihnya masuk kategori pungutan liar.

"Sikap tegas seperti itu yang diperlukan masyarakat Nganjuk, bukan sikap yang multi tafsir yang akhirnya memberatkan masyarakat yang ingin mendaftarkan hak atas tanahnya dan juga karena sikap yang pilin plan dari pejabat yang terkait akan menjadikan desa berlomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini bisa menghambat kesuksesan program pemerintah. Harapan saya untuk pelaksanaan PTSL yang akan datang untuk kembali ke aturan yang berlaku," pungkas Nurdin yang juga sebagai kepala LBH Marhenis di kantornya Jalan Raya Surabaya Madiun No. 19 Nganjuk, 18/02/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.