Header Ads

Header ADS

DINILAI CACAT HUKUM, PERBUP NGANJUK DIDUGA CEDERAI PRESIDEN JOKOWI

Nganjuk, Pojok Kiri,  Hearing Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk bersama LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Mapak) Kabupaten Nganjuk tentang program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat ini menjadi polemik di masyarakat akan biaya yang dibebankan kepada pemohon mengacu pada Peratuan Bupati Nganjuk Nomer 25 tahun 2019 tentang PTSL yaitu pasal 11 ayat (2), (3) dan (5) tentang mekanisme penetapan biaya berdasarkan kesepakatan musyawarah bukan SKB tiga menteri Nomer 25/SKB/V/2017 tentang besaran pembiayaan persiapan PTSL yang telah dilakukan penggodokan oleh para tenaga ahli nasional. 

Besaran biaya sebagaimana SKB tiga Menteri pada diktum VII Nomer 5 Kategori V untuk daerah Jawa dan Bali besaran biaya pengurusan pra PTSL Rp 150 ribu. Dana itu digunakan antara lain untuk biaya penggandaan dokumen pendukung, biaya pengangkutan dan pemasangan patok serta transportasi petugas Kelurahan/desa ke kantor Pertanahan dalam rangka pengiriman dan perbaikan dokumen yang diperlukan. Sedangkan biaya pengurusan PTSL di Kabupaten Nganjuk dengan acuan Perbup yakni besaran biaya berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah terbuka tapi terbatas rata-rata di desa mematok biaya diatas Rp.500 ribu.

Sebagaimana yang dikatakan Supriyono Ketua LSM Mapak, kesepakatan yang diambil dalam musyawarah terbuka terbatas sangat tidak wajar dan memberatkan para pemohon yang rata-rata masyarakat miskin dan marginal. Bahkan dirinya berkeyakinan program pemerintah yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 kalau sistemnya sebagaimana yang tertuang dalam Perbup Nganjuk sama halnya bisa menghambat, sebab biaya yang dibebankan saat ini diatas ambang wajar.

"Musyawarah terbuka terbatas adalah terbuka bagi semua pemohon PTSL dan terbatas bagi pemohon yang sepakat atas usulan yang ditawarkan. Sedangkan bagi yang tidak setuju saya menduga desa melalui panitia menganjurkan calon pemohon untuk tidak mendaftarkan tanahnya melalui PTSL. Dasar saya berkeyakinan seperti itu, adalah para pemohon yang sering kasak-kusuk di warung kopi terkait besaran biaya yang ditanggungnya, bahkan membanding-bandingkan besaran biaya yang diambil oleh desa tersebut dengan desa lainnya," ujar Pri Mapak sebagaimana sapaan akrab Supriyono.

Pri Mapak juga mengungkapkan apa yang pernah diketahuinya tentang statement Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan kunjungan ke kota Bekasi Jawa Barat pada tanggal 25/01/2019, saat menjawab keluhan masyarakat atas biaya sertifikat tanah melalui program PTSL yang apabila melebihi SKB tiga Menteri Rp.150 ribu untuk melaporkan ke saber pungli atau Polisi.

Anehnya Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat malah dengan gagahnya mengeluarkan Perbup yang melonggarkan penarikan biaya melebihi aturan diatasnya asal ada kesepakatan musyawarah. "Kami LSM Mapak dalam hearing meminta kepada Bupati Nganjuk melalui DPRD Nganjuk menarik Perbup tersebut untuk dikaji ulang sebab esensinya ada yang menabrak aturan diatasnya, apalagi Perbup Nganjuk saat ini sama halnya telah mencederai Presiden," tambah Pri Mapak. 

Dilain pihak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono memberikan penjelasan terkait hasil hearing Komisi I dengan LSM Mapak, BPN, Kejaksaan Negeri dan Polres Nganjuk tentang persoalan pembiayaan PTSL yang diduga menyalahi SKB tiga Menteri dan Perbup yang dianggap cacat hukum. Sedangkan langka yang akan diambil pihaknya melalui Komisi I atas masukan dari berbagai pihak yaitu akan melakukan pembahasan atau pengkajian di tingkat DPRD. Yang apabila nanti ditentukan ada perbaikan dalam Perbup maka akan disampaikan ke Bupati Nganjuk.

"Kalau memang harus ada revisi, biar Bupati Nganjuk beserta eksekutif untuk melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakannya. Yang jelas, program PTSL harus terus berjalan, sebab program tersebut adalah program nasional yang harus tuntas sampai tahun 2025. Dan yang tidak kalah pentingnya desa atau panitia jangan sampai melakukan penarikan biaya diluar ketentuan peraturan yang berlaku biar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari," pungkas Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahtjono. 04/03/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.