Header Ads

Header ADS

KOMISI 1 DPRD NGANJUK NILAI MUTASI PROMOSI ASN TIDAK BERETIKA

Nganjuk, Pojok Kiri, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak jalannya pemerintahan di daerah beberapa hari yang lalu kembali dilakukan promosi dan mutasi. Sebanyak 81 pejabat eselon IV dan eselon III telah diambil sumpahnya oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat berdasarkan SK Bupati Nomer 821/45/411.404/2020, di Ruang Rapat Anjuk Ladang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk pada beberapa hari lalu dinilai sangat disayangkan dan kurang mendidik. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mashudi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, sebab dalam melakukan pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan mutasi dan promosi alangka baiknya protokoler, dugaan ini diperkuat dengan acara yang diambil dan diundangkan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah acara Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk bukan pengambilan sumpah jabatan promosi mutasi.

"Ini sama artinya dengan tidak meng-edukasi masyarakat secara luas, sebagaimana contoh, saya mengundang seseorang untuk menghadiri undangan Hearing, tapi saya lanjutkan dengan paripurna pertanggungjawaban, sedangkan undangan paripurna tersebut tidak tertulis, lantas bagaimana sikap anda. Kalau dalam posisi yang enak dan baik mungkin tidak masalah sedangkan yang berposisi yang kurang baik, apakah tidak dinilai acara ini kurang mendidik," ujar Mashudi saat menghubungi media ini via selulernya. 

Disamping itu penilaian yang diambil Mashudi dikarenakan telah mengemuka di kalangan masyarakat hal ini disebabkan ada beberapa kali mutasi yang dilakukan ada sejumlah pejabat yang termasuk dialih tugaskan, padahal baru berselang beberapa bulan “ASN sebagai ujung tombak jalannya roda pemerintahan di daerah sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Kepala daerah tidak akan bisa melaksanakan visi misinya tanpa didukung oleh birokrat yang handal. Oleh karena itu dalam mengelola SDM haruslah dilakukan dengan perekrutan dan penataan yang baik. Tidak boleh jabatan politik membuat suatu kebijakan yang semena mena, baik itu mengangkat maupun memberhentikan mereka dari jabatan. Karena jelas, bahwa ASN juga dilindungi oleh UU yang khusus mengatur masalah ASN yaitu UU no 5 tahun 2014,” ujar Mashudi lagi. 

Bahkan menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua Komisi I ini, terjadinya pencopotan dan pengangkatan jabatan yang terjadi di acara kemaren sama sekali tidak protokoler, hal ini  menunjukkan buruknya pengelolaan dan penataan SDM oleh kepala daerah. Tindakkan yang terkesan semena - mena terhadap ASN harus segera dihentikan. Dirinya sangat menyanyangkan tindakkan Bupati Nganjuk, seakan jabatan kepala daerah adalah segala galanya.

“Saya sebagai legislatif yang berfungsi sebagai pengawasan pemerintah daerah akan melakukan hearing secepatnya terhadap BkD Kabupaten Nganjuk atas permasalahan tersebut. Karena dampaknya bukan saja bagi ASN tapi juga berimbas langsung kepada masyarakat dan kemajuan daerah. Kedepan kami berharap wakil rakyat mendapatkan porsi seimbang dalam membela dan menjaga hak hak ASN..sebagai pelayan masyarakat yang diwakilinya,” pungkas Mashudi, 05/03/2020. (Ind) 

No comments

Powered by Blogger.