Header Ads

Header ADS

APD PUSKESMAS DI NGANJUK TIDAK BERSTANDART WHO

Nganjuk, Pojok Kiri, Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, Komisi IV DPRD Nganjuk melakukan sidak ke Puskesmas Nganjuk Kota. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai persoalan terkait antisipasi terhadap Corona virus disease atau Covid-19 di Kecamatan/Kabupaten Nganjuk juga ingin melihat secara langsung adanya keterpaduan standart operasional prosedur (SOP) pada seluruh fasilitas kesehatan dalam mencegah dan penanganan Covid-19 di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Sebab Puskesmas adalah garda terdepan dalam penanganan wabah tersebut agar tidak menular kepada masyarakat lainnya terlebih keluarga dari petugas medis yang menangani Covid-19. Tapi dalam sidak kali ini Komisi IV menemukan hal yang kurang prosedural, dimana APD yang dipunyai Puskesmas disamping jumlahnya yang sangat sedikit (terbatas) juga tidak sesuai standart WHO, dimana pelindung badan (baju) tidak bermerk dan tidak tahan air (masih berpori) sedangkan maskerpun sangat tipis dan kecil.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk Edy Santoso, pihak Puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19, belum siap menjalankan pengamanan sesuai standart yang baku. Sebab pelindung badan yang ada saat ini tidak cukup untuk bisa melindungi dirinya dari Covid-19 apalagi maskernya juga sangat tidak standart. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk Dinas Kesehatan Nganjuk meski belum bisa dikatakan cukup tapi bisa dibilang besar yaitu sebesar Rp.6,5 Milyar.

"Saya kira fasilitas dan peralatan di Puskesmas sudah cukup baik untuk penanganan Covid-19, ternyata sangat mengecewakan. Apalagi alat pelindung diri (APD) sangat tidak standart, seperti baju saat kami lakukan tes dengan air, ternyata masih tembus, hal ini bisa diartikan masih berpori dan virus masih bisa masuk, seharusnya baju tersebut tidak berpori dan masker juga tidak standar kesehatan. Ini sama artinya tenaga medis atau petugas Puskesmas yang bertugas menangani Covid-19 dibiarkan ikut tertular,“ ujar Edy Ketua Komisi IV saat lakukan sidak di Puskesmas Kota Kecamatan/Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya penemuan tersebut dirinya bersama Komisi IV DPRD Nganjuk akan menanyakan atas pengadaan APD tersebut kepada Dinas Kesehatan Nganjuk. Bahkan dirinya juga akan menanyakan action Dinkes dilapangan atas langkah antisipasi dan kesiapsiagaan yang dilakukannya, karena Dinkes bukan sekedar menyiapkan pengumuman ataupun melakukan himbauan, tapi terjun langsung ke lapangan. Apalagi anggaran pencegahan untuk penyakit menular ini sangat besar peruntukan dan penggunaannya. 

“Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sudah seharusnya dilengkapi dengan APD yang berstandart sebagaimana yang di instruksikan WHO, bukan APD yang asal. Apalagi untuk pengadaan APD ditiap Puskesmas saat ini sebagaimana informasi yang kami terima masih 10 APD, seharusnya minimal 50 APD ditiap Puskesmas. Sedangkan untuk anggaran, kami DPRD Nganjuk tidak ada masalah asal sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Edy sesaat setelah lakukan Sidak di Puskesmas Nganjuk Kota, 13/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.