Header Ads

Header ADS

BTPN SYARIAH NGANJUK DITENGAH INSTRUKSI PRESIDEN TETAP LAKUKAN PENAGIHAN

Diana baju biru petugas penagihan BTPN Syariah Nganjuk saat berada di depan rumah ibu Jio


Nganjuk. Pojok Kiri, Kelompok kredit kolektif masyarakat Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, masih tetap lakukan penarikan kredit yang dilakukan petugas penagih BTPN Syariah Nganjuk. Hal ini membuat para kreditur yang rata-rata adalah ibu-ibu menjadi sangat resah. Karena dengan adanya kebijakan pemerintah akan pelaksanaan physical distancing telah menurunkan pendapatannya (tingkat ekonominya turun).

Situasi akibat Covid-19 disinyalir juga telah menurunkan tingkat daya beli masyarakat, sebab para kaum Adam (suami ibu-ibu kreditur) tidak bisa bekerja seperti biasanya atau mereka yang berdagang, jualannya sangat sepi karena dampak virus tersebut. Sedangkan penagih kredit tetap tidak tahu keadaan ekonomi masyarakat saat ini, masih main paksa. "Sudah diberitahu belum ada uang, petugas BTPN syariah Nganjuk, terus maksa saya untuk tetap bayar angsuran kreditnya, " keluh salah satu ibu-ibu yang tidak mau namanya dipublikasikan dan di iyakan oleh kreditur lainnya.

Sementara Diana petugas tagih BTPN syariah Nganjuk, waktu mendatangi rumah Bu Jio salah satu kreditur, mengatakan kepada awak media,  BTPN syariah Nganjuk sebagaimana peraturan dan kebijakan pimpinan BTPN Syariah Nganjuk tetap melakukan penagihan. Untuk Instruksi Presiden tentang penundaan pembayaran kredit untuk dilakukan penundaan selama satu tahun belum diterapkan di BTPN Syariahnya. "BTPN syariah Nganjuk mempunyai kebijakan sendiri dan belum melaksanakan Instruksi Presiden " ungkap Diana dengan mimik kesal.

Dalam kesempatan lain, media ini mencoba menghubungi pimpinan BTPN syariah Nganjuk, Afif, melalui ponselnya, tapi jawabanya tidak memberikan solusi dan tidak memberikan keterangan terkait benar tidaknya kalau pihak BTPN Syariah Nganjuk mempunyai kebijakan sendiri dan tidak melakukan sebagaimana Instruksi Presiden. Bahkan Afif sebagai pimpinan BTPN Syariah Nganjuk malah menanyakan tentang urusan media akan kebijakannya. "Urusannya apa dengan wartawan dan anda dapat nomer saya dari mana," kata Afif dengan tidak jawab pertanyaan media ini. 

Sementara itu, Pengacara muslim Nganjuk, Ahmad Rofiq, SH. MHum saat dimintai pendapat atas kasus diatas mengatakan, sudah seharusnya BTPN Syariah yang dalam lingkup BUMN (badan Usaha Milik Negara) tunduk dan patuh atas Intruksi Presiden tentang keringanan atau penundaan pembayaran kredit selama satu tahun. "Dengan tidak mematuhi Instruksi Presiden, sudah sangat jelas BTPN Syariah Nganjuk telah melakukan bentuk pembangkangan, apalagi situasi masyarakat saat ini untuk bisa makan saja sudah cukup," tegasnya. (Ris/Ind)

No comments

Powered by Blogger.