Header Ads

Header ADS

BUPATI TIDAK HADIR DALAM PARIPURNA LKPJ, FRAKSI HANURA WALK OUT

Nganjuk, Pojok Kiri, Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk akhir tahun anggaran 2019 yang digelar di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk di gelar berbeda dari biasanya. Rapat kali ini tidak dihadiri, Forkopimda dan anggota legeslatif lainnya, karena sistem yang dipakai adalah daring atau virtual menggunakan video teleconference (bersifat terbatas) hanya dihadiri empat pimpinan Dewan yakni Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono yang didampingi tiga wakilnya, Ulum Basthomi, Raditya Harya Yuangga dan Jianto. 

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang juga seharusnya hadir dikabarkan tidak bisa hadir karena ada ururan yang tidak bisa diwakilkan (urgent) jadi hanya  Wakil Bupati Marhaen Djumadi yang mengikuti rapat Paripurna dari Ruang Paripurna DPRD Nganjuk sedangkan OPD dan Camat di kantornya masing-masing. Para anggota DPRD Nganjuk lainnya mengikuti rapat di kediaman mereka. Hal ini sebagaimana Standar Operaaional Prosedur (SOP) Rapat Paripurna sebagaimana aturan Pemerintah Pusat tentang status tanggap darurat bencana non alam dalam penanganan penyebaran Covid-19. 

Sebagaimana yang disampaikan Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk dalam sambutannya, rapat Paripurna yang diselenggarakan pada kali ini sebagai bahan controling DPRD Nganjuk untuk mengetahui keberhasilan Kinerja Bupati Nganjuk tahun 2019. Meski mekanisme penyampaiannya tidak bertatap muka langsung karena harus diselenggarakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat ditengah merebaknya Covid-19.

"Rapat Paripurna ini adalah kegiatan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019, dengan penyelenggaraan sebagaimana protokol WHO dan Peraturan Pemerintah Nomer 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau physical distancing yaitu salah satu bentuk pencegahan penyebaran Covid-19. Sementara hasil penyampaian LKPJ oleh Wabup cukup detail disamping juga dalam bentuk tertulis. Tinggal bagaimana nanti pandangan masing-masing fraksi," ujar Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono sesaat setelah Rapat Paripurna penyampaian LKPJ

Sementara dengan ketidak hadiran Bupati Novi Rahman Hidayat membuat fraksi Hanura melakukan walk out pada Rapat LKPJ tahun 2019, karena disinyalir Bupati telah mencederai (tidak menghargai) undangan Rapat Paripurna yang telah dilakukannya sebanyak tiga kali berturut-turut. Apalagi mengenai penyampaian LKPJ yaitu Kepala Daerah (Bupati) wajib hadir untuk menyampaikan hasil kinerjanya pada tahun 2019.

Hal ini sebagaimana PP No.3 tahun 2007 Bab III bagian III pasal 23, pasal 26 sebagaimana perubahan PP No.13 tahun 2019 Bab III bagian II pasal 19 ayat (1), (2) boleh diwakilkan, tapi sebagaimana penjelasan dalam PP tersebut, apabila ada pemilihan Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Presiden. "Tiga kali Bupati tidak hadir dalam Paripurna, ini sudah melecehkan kami sebagai dewan, apalagi dalam peraturan pemerintah sudah sangat jelas mengatur kehadiran Bupati. Minimal karena situasi seperti saat ini, dia melakukan teleconference atas ketidak hadirannya dan saya yakin meluangkan 5-10 menit untuk membacakan LKPJnya saya sangat yakin bisa, kecuali, memang telah tidak menghargai kami DPRD Nganjuk," ujar Raditya Harya Yuangga Ketua DPC Hanura yang juga pimpinan DPRD Nganjuk.

Sementara Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan ketidak hadiran Bupati tidak secara rinci hanya mengatakan ada acara yang tidak bisa diwakilkan, sedangkan saat menyampaikan keberhasilan pada tahun 2019 diantaranya keberhasilan peningkatan PDRB yang mencapai 26,6 Triliun, pertumbuhan ekonomi Nganjuk yang lebih baik dari Jawa Timur bahkan Nasional  yaitu 5,36% sedangkan inflasinya 2,04% yaitu masih sangat terkendali dan untuk kemiskinan dari tahun 2018 sebesar 12,11%, pada tahun 2019 ada penurunan hampir satu digit (0,84%) yaitu sebesar 11,24%.

"Meski demikian masih ada PR yang harus kami perbaiki, yaitu tingkat penggangguran yang terus meningkat dan berada dibawah Jawa Timur bahkan Nasional yaitu 3,22%, sedangkan perusahaan (pabrik) sudah mulai banyak berdatangan di Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjadi pertanyaan kami, jangan-jangan mereka mengambil tenaga kerjanya dari luar Nganjuk, ini yang akan kami cek nantinya dilapangan, dan semoga dari hasil evaluasi akan ada perubahan serta penurunan penggangguran sampai menjadi 2,4%," pungkas kang Marhaen sebagaimana sapaan akrap Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sesaat setelah Rapat Paripurna, 08/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.