Header Ads

Header ADS

KOMISI IV DPRD NGANJUK AJAK APH UNTUK TINDAK TEGAS PERUSAHAAN YANG BAYAR UPAH DIBAWAH UMK

Nganjuk, Pojok Kiri, Hampir di semua lini sektor, baik sosial maupun ekonomi ditengah merebaknya pandemi Covid -19 telah mengalami berbagai macam persoalan yang sangat serius. Bahkan adanya penyakit menular ini, telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus yakni menghimbau untuk melakukan physical distancing (jaga jarak) dan work from home (bekerja dari rumah). 

Akibatnya, perusahaan dan para tenaga kerja ikut terdampak secara langsung. Hal ini membuat Komisi IV DPRD Nganjuk, berharap kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat dan terpadu agar perusahaan tidak mengambil kebijakan yang akan merugikan pekerja (buruh) seperti unpaid leave (mencutikan/merumahkan pekerja namun tidak dibayar) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara semena-mena kepada pekerjanya.

Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk

Karena pada dasarnya menurut Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk sebagaimana aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku tidak ada yang mengatur tentang cuti/merumahkan pekerja tanpa pembayaran upah. Sebab cuti bagian dari hak pekerja yang dianggap tetap bekerja dan dibayar upahnya sebagaimana haknya. Sedangkan untuk situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akan Covid-19 atas instruksi pemerintah pusat untuk melakukan status pembatasan sosial Berskala besar (PSBB) atau physical distancing (jaga jarak) sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan shift dan sebagainya demi mencegah penyebaran Covid-19.

"Para pekerja yang tidak dapat bekerja karena instruksi atau kebijakan dari pemerintah, berarti mereka sedang menjalankan kewajiban terhadap negara dan sudah semestinya mendapatkan upah sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi kesimpulannya apabila ada perusahaan yang tidak memberikan upah kepada pekerja/buruh tersebut, pemerintah daerah harus berani memberikan sangsi yang tegas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Edy Santoso Ketua Komisi IV.

Ilustrasi Pekerja Pabrik

Masih menurut Ketua Komisi IV Edy Santoso, pengusaha/perusahaan juga tidak boleh memberikan upah minimum dibawah UMK dengan alasan apapun, sedangkan batasan untuk mengajukan penangguhan UMK sudah berakhir dan Kabupaten Nganjuk menurut informasi yang diterimanya tidak satupun perusahaan yang mengajukannya, berarti perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sehat dan mampu. "Kami meminta kepada pihak APH atau pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat 1 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tanpa harus ada pengaduan dari pihak pekerja yang menjadi korban, karena hal tersebut masuk rana pidana murni bukan delik aduan," tambah Edy Santoso lagi via ponselnya, 15/04/2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro praktisi hukum yang juga ketua DPRD Nganjuk IX (periode 2009-2014) mengatakan, dalam beberapa kasus perusahan yang merasa tidak sanggup membayar upah minimumnya dalam situasi darurat kesehatan masyarakat dan akibat pembatasan aktivitas di lingkup dunia ketenagakerjaan serta bisnis, yang akhirnya berdampak pada penurunan omzet. Perusahaan tetap tidak diperbolehkan melakukan PHK semena-mena atau tidak membayar/mengurangi upah pekerja. 

KRT Nuwadi Rekso Hadinagoro

"Kalau demikian perusahaan dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Mikro Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 90 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep 231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Dan apabila disetujui perusahaan tetap membayar selisih dari pembayaran tersebut pada tahun berikutnya," kata om Bob sebagaimana sapaan akrab KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro.

Om Bob juga mengatakan, sesungguhnya masih banyak perusahaan di Kabupaten Nganjuk yang menerapkan sistem pengupahan dibawah UMK dan jam kerja yang diterapkan-pun lebih dari 40 jam/Minggu. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan aparaturnya atau mungkin memang disengaja dilakukan pembiaran olehnya. Dan kalau ada alasan terkait isu merebaknya Covid-19 berdampak penurunan omzetnya yang berakibat pekerja dibayar dibawah UMK, sedangkan para perusahaan telah menerapkan sistem pengupahan dibawah UMK, hal ini telah melanggar ketentuan hukum pidana. 

Disamping itu pengusaha/perusahaan juga wajib menyediakan atau memberikan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja yang masih bekerja ditengah situasi wabah Covid-19, sebagaimana UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kecuali dalam hal khusus dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dengan tegas telah dinyatakan dalam pasal 12 UU No.1 tahun 1970 dan pasal 6 ayat (2) Permenaker No.Per.08/MEN/VII/2010 tentang APD. "Kita bukan menganut sistem perbudakan modern yang dikemas dengan penyaluran tenaga kerja. Jadi pemerintah daerah harus tegas dalam menerapkan aturan dan melakukan perlindungan terhadap para tenaga kerjanya jangan sampai hak-haknya dikurangi oleh para pengusaha/perusahaan yang hanya mengambil keuntungan sepihak," tutup om Bob pada media ini, 15/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.