Header Ads

Header ADS

NGANJUK, DANA PENANGANAN COVID-19 BERTAMBAH RP. 26 MiLYAR JADI 45,3 MILYAR

Nganjuk,Pojok Kiri, Ditenggarai kurang komunikasi antara Birokrasi dengan Legeslatif atas penanganan Corona virus disease (Covid-19), DPRD Kabupaten Nganjuk mengambil langkah cepat dengan mengagendakan Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dengan Bupati Nganjuk dan Tim Gugus Tugas Covid-19 di ruang Rapat DPRD Nganjuk. Hal ini dilakukan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian anggaran penanganan pencegahan wabah Corona yang saat ini, positif virus tersebut sebanyak 9 orang dan pengadaan alat pelindung diri (APD) yang hingga kini dikabarkan masih kurang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk, selain memberikan apresiasi terhadap kinerja tim Gugus Tugas Covid-19, juga menyampaikan terkait kurangnya komunikasi antara Birokrasi dengan pihaknya atas anggaran atau dana Pokok pikiran (Pokir) yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Karena selama ini dirinya sebagai wakil rakyat waktu ditanya oleh para masyarakat Nganjuk terkait hal tersebut banyak tidak tahunya.

"Selama ini menurut DPRD Nganjuk, komunikasi dengan eksekutif terkait penanganan Covid-19 buntu. Sedangkan DPRD Nganjuk sama sekali tidak pernah menghambat terkait dengan penganggaran, karena itu Eksekutif dengan Legeslatif harus ada komunikasi yang baik karena saat ini kesannya DPRD tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah tahu atas kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19," kata Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk, sesaat setelah Rakor dengan Bupati dan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Masih lanjut Tatit, dengan terlaksananya Rakor, permasalahan yang selama ini menjadi unek-unek para Dewan Nganjuk menjadi clear dan untuk selanjutnya terkait penanganan Covid-19, kami membuat Posko di Pendopo Kabupaten Nganjuk yang akan beroperasi mulai malam ini 13/04/2020. Sedangkan untuk anggaran penanganan Covid-19, yang awalnya Rp.19,3 Milyar kini bertambah lagi Rp.26 Milyar jadi keseluruhan Rp.45,3 Milyar. "Anggaran tambahan yang dipakai salah satunya dari dana insentif Daerah, sedangkan rinciaannya nanti katanya akan dikirim ke DPRD Nganjuk," tambah Tatit.

Dilain pihak Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menolak kalau dikatakan kurang komunikasi dengan DPRD Nganjuk, karena menurutnya seharusnya OPD-lah yang secara teknis melakukan komunikasi dengan Dewan. Sedangkan terkait dengan anggaran awal Rp.19,3 Milyar baru dibahas tapi belum disetorkan keluar karena rinciannya sedang dibuat. Tapi setelah ada masukan dari Dewan terkait anggaran untuk RSUD Kertosono agar pengalokasiannya dialihkan untuk RSUD Nganjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan dan Dinas Kesehatan.

"Anggaran saat ini bertambah Rp.26 Milyar, sedangkan rinciannya sedang kami bahas atau kami hitung peruntukannya. Ini sebagaimana Instruksi Presiden dan Menteri serta peraturan lainnya untuk melakukan refocusing. Anggaran yang ada sekarang ini masih bisa bertambah lagi apalagi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk masih dibilang sangat kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya yang menganggarkan Hinga Ratusan Milyar Rupiah," ujar Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Kabupaten Nganjuk saat ini juga menganggarkan dana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai langkah mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian rakyat. Disamping itu insentif kepada petugas dilapangan yang menangani wabah tersebut bahkan juga pemberian gizi atau makanan maupun nutrisi kepada pegawai yang juga ada dilapangan. "Mereka yang mendapatkan JPS adalah mereka yang belum terdata dalam bantuan-bantuan lainnya. Sedangkan tambahan anggaran nanti, salah satunya untuk pembelian APD dan penambahan ruang isolasi dan sebagainya," tutup Novi Rahman Hidayat Bupati Nganjuk pada awak media, 13/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.