Header Ads

Header ADS

PERPANJANG JABATAN PLT SEKDA KABUPATEN NGANJUK, DIPERTANYAKAN

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono dan KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro Praktisi Hukum dan Pengamat Politik.

Nganjuk, Pojok Kiri, Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2020 Bupati Nganjuk telah menunjuk Nur Solekan sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk pada akhir tahun 2019 dan saat itu diharap mampu mengawal dan mempertanggungjawabkan pada pimpinan terhadap pencapaian program kerja, kebijakan agenda pembangunan dan percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2020. Empat bulan telah berlalu, meski amanat Undang-Undang ataupun peraturan, Bupati diperbolehkan menunjuk kembali plt sebanyak tiga kali berturut-turut.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk menjelaskan, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 3 tahun 2018 tentang Pejabat Sekda dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 91 tahun 2019 tentang penunjukan Sekda, sebagaimana yang disebutkan dalam aturan, masa jabatan Plt Sekda setiap tiga bulan sekali bisa dilakukan perpanjangan. Tapi kalau sekiranya masih dibutuhkan dan dianggap cakap saat mengisi tugas-tugas pemerintah sebagai Sekda, maka alternatif penunjukan Sekda definitif perlu untuk segera dilaksanakan.

"Kalau memang harus ada penunjukan Plt Sekda, untuk tiga bulan kedepan lagi, kenapa tidak diisi oleh Plt lainnya. Ini dimaksud agar ada penyegaran dan nantinya dapat dijadikan seleksi alam. Karena saya menilai jabatan sekda dalam pemerintahan sangat cukup vital. Dan kalau memang dianggap cakap definitif kan saja bukan Pltnya yang diperpanjang," jelas Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono kemaren.

Apalagi menurut Ketua DPRD Tatit, seseorang yang menjabat Plt berulang (atau ditunjuk menjadi Plt tiga bulan ke-dua atau tiga bulan ke-tiga) sebagaimana penilaiannya akan berdampak pada etos kerjanya yang kurang maksimal. Sebab seorang Plt tidak memiliki keleluasaan dan kewenangan serta penentu kebijakan administrasi. Hal ini nantinya akan menghambat pada roda pemerintahan Kabupaten Nganjuk kurang maksimal. Dan seharusnya pada situasi Covid-19 Bupati tidak terlalu lama melakukan penunjukan Sekda defenitif.

"Secara pribadi dan kelembagaan kami tidak mempunyai kewenangan. Karena kewenangan mutlak atas penunjukan definitif atau perpanjangan Plt Sekda ada di tangan Bupati. Tapi, kami merasa apabila Sekda tidak segera definitif kesimpulannya bisa menghambat koordinasi kerja antar lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi kalau Plt Sekda saat ini dianggap mumpuni dan sesuai dengan kreterianya usulkan saja ke Gubernur Jatim untuk ditetapkan sebagai Sekda definitif tapi kalau sebaliknya lakukan proses seleksi dengan cepat," kata Ketua DPR Tatit.

Ditempat terpisah KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro Ketua DPRD Nganjuk ke-IX (Periode 2009-2014) atau praktisi hukum mengatakan, perpanjangan Plt Sekda Kabupaten Nganjuk seharusnya tidak perlu dilakukan, karena akan berdampak pada penilaian semua pihak yang menganggap kurang kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam menata sistem pemerintahan yang efektif dan berujung terganggunya kinerja yang permanen. Sebab dalam pengganti Sekda definitif yang dulu (red. Sekda saat dijabat Agoes Soebagijo) ke Plt Sekda Nur Solekan seharusnya sudah melakukan proses persiapan. Jauh-jauh hari sudah dipersiapkan calon Sekda definitif.

"Kalau Sekda ditunjuk seorang Plt maka pelayanan terhadap masyarakat akan kurang maksimal, sebab jabatan tersebut sangat strategis dan sangat vital bagi Pemerintahan Daerah. Karena untuk mengurus urusan eksternal maupun internal pemerintahan diperlukan Sekda definitif. Dan pertanyaannya apakah Pemkab sudah mengusulkan nama-nama yang sesuai kreteri dan aturan yang ada," kata om Bob sebagaimana sapaan akrab KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro.

Bahkan om Bob juga menambahkan, pada prinsipnya Pemkab Nganjuk bakal dinilai gagal menunjukkan sistem transparansi kepada masyarakat, ini bisa dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme pengusulan calon Sekda Plt maupun definitif telah sampai sejauh mana. Kalau memang sudah ada calonnya, siapa dia dan kalau belum ada, kenapa belum diusulkan serta apa kendalanya. "Tapi karena memang tidak ada transparansi, jangankan masyarakat, media saja belum tahukan..?," pungkas om Bob pada media ini, 26/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.