Header Ads

Header ADS

PHB DPC PERADI NGANJUK BERI BANTUAN HUKUM GRATIS PADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Nganjuk, Pojok Kiri, Ketua Pos Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Nganjuk Bambang Sukoco, SH, MHum menandaskan, selama pandemi Covid-19 akan memaksimalkan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat terdampak virus Corona. Hal ini sebagai bentuk kepedulian para Advokad Peradi Nganjuk yang berjumlah 32 orang, terhadap korban PHK dan korban perbankan seperti nasabah lembaga keuangan leasing dan korban rentenir serta advokasi kepada masyarakat terdampak yang kebingungan dalam mengakses bantuan pemerintah.

Hal ini adalah salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan PBH DPC Peradi Nganjuk selain paket sembako dan masker beberapa hari lalu pada masyarakat terdampak secara langsung maupun tidak, juga ikut dalam memperjuangkan hak rakyat ditengah masa sulit akibat Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat, melaksanakan anjuran protokol Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk lakukan stay at home dan physical distancing yang akhirnya memaksa perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. 

"PBH DPC Peradi Nganjuk akan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang terkena PHK, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dibayarnya hak-hak buruh, juga masalah utang piutang, penipuan, penggelapan baik secara litigasi di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Bahkan kami juga siap mengawal dari awal sampai final atau sampai permasalahan selesai," tandas Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk.

Ini disadarinya karena sejak Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional sejak 15 Maret 2020, sangat dirasakan para masyarakat terutama dibidang ketenagakerjaan, seperti upah buruh yang dihitung perjam, bekerja hanya 15 hari dalam sebulan, pemberian cuti yang tidak berbayar hingga PHK, sedangkan korban perbankan dan lain sebagainya selama pandemi Covid-19 karena harus menjalankan instruksi pemerintah hingga memaksa penurunan tingkat ekonomi masyarakat, sedangkan mereka sangat membutuhkan kelangsungan hidupnya. Hal ini sudah barang tentu, menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan pada rakyatnya.

Tapi kenyataan yang ada, situasi demikian malah semakin diperparah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomer M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 tertanggal 17 Maret 2020. Sehingga mengakibatkan pengunjung pusat pembelanjaan berkurang dan pengiriman barang tersendat. Akhirnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dimana buruh/pekerja menjadi pihak yang sangat dirugikan seperti tenaga kerja harian, pekerja kontrak dan outsourcing yang posisi tawarnya paling lemah dan mudah diberhentikan.

"Berdasarkan hal tersebut PBH DPC Peradi yang beralamat di Jalan Veteran 46 Nganjuk untuk melindungi hak-hak normatif buruh/pekerja, memastikan adanya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja serta mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang pihak perusahaan dan menolak sikap lepas tangan pemerintah atas nasib pekerja/masyarakat terdampak Covid-19, kami para Advokad Peradi Nganjuk membuka layanan pengaduan dan juga memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat secara umum,' tambah Bambang Sukoco.

Terakhir, PBH DPC Peradi Nganjuk juga bisa memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah, semisal dalam penyaluran bantuan yang tidak sesuai ketentuan (disalahgunakan). "Seperti penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak accountable dan tidak sesuai peruntukannya, karena penggunaannya hanya bersifat darurat dan sementara akibat pandemi virus Corona, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan deskresi," pungkas Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk, 29/04/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.