Header Ads

Header ADS

BERAS BANSOS PENANGANAN COVID-19 DITEMUKAN JELEK DINSOS PPPA NGANJUK ADAKAN RAKOR

Nganjuk, Pojok Kiri, Dengan kondisi serba darurat dalam penanganan Covid-19, bantuan sosial baik tunai maupun non tunai di Kabupaten Nganjuk, terindikasi, penyakit klasik kini mulai kambuh lagi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Nganjuk Suprapto, empat masalah yang selalu tidak pernah absen dalam program bantuan sosial (Bansos) adalah penyaluran fiktif, penerima bantuan terasosiasi dengan pengusaha, distribusi tidak tepat sasaran dan terakhir, pemotongan santunan baik kuantitas maupun kualitas.

"Contoh yang gamblang adalah penyaluran bansos beras terkategori jelek, dimana harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk perkilonya Rp.10 ribu dengan kualitas medium. Seharusnya dengan harga tersebut beras yang diterima masyarakat sudah berkualitas medium super, bukan medium abal-abal seperti yang ditemukan oleh ketua Komisi IV, yaitu berasnya agak hitam dan tidak bersih atau banyak kulit padinya, hal ini, sudah bisa diduga telah terjadi pemotongan santunan," kata kang Prapto sebagaimana sapaan akrab Suprapto yang juga sekretaris Fraksi Gerindra.

Beras bansos yang ditemukan Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk

Hal yang sama juga disampaikan oleh Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, dari hasil pemantauannya di lapangan masih banyak para penerima bansos beras, khususnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Nganjuk, yang kualitasnya jauh dari ekspektasinya dan sangat tidak layak diberikan pada masyarakat. Apalagi program tersebut untuk membantu mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah agar tidak semakin terpelosok ke jurang kemiskinan.

"Tapi kalau bentuk basos beras kualitasnya seperti ini, saya rasa ada yang bermain dibalik ini. Dan saya juga menduga ada oknum yang mencari kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dalam kesempitan masyarakat terdampak Covid-19. Kalau itu benar, saya rasa oknum tersebut sudah tidak punya nurani lagi, karena nuraninya, telah dibutakan oleh ego dan nafsunya diatas penderitaan orang lain," ujar Edy Santoso Ketua Komisi IV yang juga politisi Hanura pada media ini.

Mohammad Ansori Kepala Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro

Sedangkan ditempat lain Mohammad Ansori Kepala Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang juga pembina BUMDES Nglundo Makmur, salah satu penyuplai beras Bansos penanganan Covid-19 mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten yang melibatkan BUMDES dalam pengadaan barang (beras) bansos. Tapi perlu untuk diketahui oleh semua pihak kalau badan usaha milik desa ini, karena keterbatasannya hanya mampu menyuplai beras yang layak konsumsi.

"Dengan keterbatasannya, beras kami memang masih kalah dengan perusahaan besar, tapi kami tetap siap untuk menyuplai beras yang layak konsumsi. Sedangkan adanya temuan Ketua Komisi IV di tiga desa yang katanya beras bansos tidak layak atau kualitasnya jelek, sebagaimana konsekuensi BUMDES penyuplai untuk menggantinya. Jadi kalau para penerima mendapatkan beras kualitas jelek untuk melapor atau mengembalikan beras tersebut ke Kepala Desanya, biar nanti diganti dengan kualitas yang bagus," kata Mohammad Ansori.

Nafhan Tohawi Kadinsos PPPA Nganjuk

Nafhan Tohawi Kepala dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk mengatakan, dalam rakor sudah disepakati beras yang kualitasnya jelek untuk diganti, sedangkan untuk bansos pihaknya menggandeng BUMDES tujuannya agar perputaran uang tidak keluar dari Kabupaten Nganjuk. 'Kesalahan pasti ada tapi harus diminimalisir, seperti yang terjadi di tiga desa jangan sampai terulang lagi. Dan untuk diketahui beras temuan dari anggota dewan sesungguhnya bukan tidak layak konsumsi cuman hasil penyelepannya yang kurang maksimal," tutur Nafhan Tohawi pada media ini, 28/05/2020, Sore. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.