Header Ads

Header ADS

DI PHP BUPATI NGANJUK SEGERA SERAHKAN LAPORAN, DPRD NGANJUK BUTA ANGGARAN COVID-19

foto R Bambang Agus Hendro Wibowo anggota Banggar, Radtya Harya Yuangga Wakil DPRD Nganjuk dan Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk

Nganjuk, Pojok Kiri, Realokasi anggaran APBD untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk di pertanyakan DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal ini disinyalir besaran penggunaan anggaran hasil dari refokusing, Pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga kini belum menunjukkan laporan pos-pos anggaran yang digeser peruntukannya kepada pihak legeslatif. Padahal terkait APBD adalah merupakan hasil kerjasama politik antara legeslatif dan eksekutif di daerah sebagaimana Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini disampaikan R Bambang Agus Hendro Wibowo anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan, perwujudan pemerintah yang baik karena adanya transparansi yang bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi  tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. 

R Bambang Agus Hendro Wibowo Anggota Banggar DPRD Nganjuk

Bahkan juga tentang penggunaan keuangan Daerah atas percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, sebab mereka juga mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP RI Nomer 24 tahun 2005) tentang standart akuntansi pemerintahan.

"Kami para legeslatif sering menerima pertanyaan masyarakat atas besaran dan rincian anggaran percepatan penanganan Covid-19. Sedangkan kami atas pertanyaan tersebut sangat menyesalkan tidak dapat menjelaskan kepadanya, sebab Bupati Nganjuk saat ditanya atas hal itu selalu memberikan janji akan segera mengirim laporan penggunaan anggaran Covid-19 tapi hingga kini, belum ada laporannya. Sedangkan kebutuhan transparansi keuangan sebagaimana yang disebut pertama kali dalam UU Nomer 17 tahun 2003, Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," kata mas Bowo sebagaimana sapaan akrab R Bambang Agus Hendro Wibowo yang juga politisi Gerindra pada media ini.

Sedangkan menurut Raditya Harya Yuangga Wakil DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan, dirinya sebagai anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sampai saat ini tidak pernah dilibatkan langsung dalam perencanaan penggunaan anggaran, bahkan dirinya mensinyalir yang terlibat dalam rapat tersebut hanya pihak tertentu saja. Sebab sampai saat ini dirinya beserta pimpinan dan anggota DPRD lainnya tidak mengetahui besaran anggaran dari refokusing yang terkumpul dari pemangkasan anggaran SKPD mana saja, berapa jumlahnya dan untuk plot apa saja.

Raditya Harya Yuangga Wakil Ketua DPRD Nganjuk

"Meski kami, DPRD Kabupaten Nganjuk tidak mempermasalahkan besaran anggaran penanganan Covid-19, tapi bentuk transparansi anggaran tetap harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten. Hal ini untuk mempermuda pihak legeslatif dalam melakukan pengawasan karena untuk memakai anggaran tersebut harus memiliki rencana kebutuhan belanja (RKB) dan kalau tidak, anggaran itu tidak bisa digunakan. Dan dengan adanya RKB, seharusnya kami sudah bisa mengevaluasi terkait apa yang dibelanjakan dan kegiatan apa yang sudah dilakukan serta apakah sudah tepat sasaran atau tidak, hal ini kami masih buta," ujar mas Angga sebagaimana sapaan politisi Hanura Raditya Harya Yuangga.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk, pemberitahuan penggunaan anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga kini belum diterimanya, sehingga apabila ditanya terkait besaran dan penggunaan anggaran tersebut pihaknya pasti menjawab tidak tahu. Padahal sudah seharusnya legeslatif sebagai lembaga pengawas kinerja Pemerintah Daerah terkait anggaran yang bersumber dari APBD mendapatkan laporan lengkap atas penggunaannya. Sedangkan informasi yang diterimanya terkait besaran refokusing anggaran dari berbagai SKPD kurang lebih sekitar Rp.100 Milyar.

Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk

"Awalnya informasi yang kami dapat, anggaran Covid-19 adalah Rp.19,3 Milyar lalu terjadi penambahan lagi Rp.26 Milyar, lalu ditambah refokusing anggaran DPRD sebesar Rp.23 Milyar dan dari masing-masing SKPD yang mungkin mencapai puluhan milyar rupiah dan kalau ditotal mungkin lebih dari Rp.100 Milyar. Hal ini yang tidak kami ketahui besaran sesungguhnya anggaran tersebut berapa, dan untuk pos apa saja anggaran tersebut kami tidak tahu. Karena itu kami tidak henti-hentinya mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera menyerahkan berkas laporannya," harap Ketua DPRD Tatit

Masih lanjut Ketua DPRD Tatit menambahkan, keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, ketersediaannya sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk menciptakan information society yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagaimana UU Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). "Tiga aspek dalam transparansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga kini kami tunggu, yaitu adanya kebijakan terbuka atas anggaran Covid-19 terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah dan terakhir berlakunya prinsip check and balance yaitu antara lembaga eksekutif dan legeslatif," pungkas Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono yang juga politisi PDIP. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.