Header Ads

Header ADS

KETUA KOMISI IV DPRD NGANJUK : PEKERJA DIRUMAHKAN TETAP DIBERI UPAH PENUH

Foto. Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk Dan Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk

Nganjuk,Pojok Kiri, Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, telah banyak mengguncang bidang ekonomi dan sosial. Bahkan akibat yang ditimbulkan, membuat aktivitas usaha banyak yang terhenti dan akhirnya, membuat perusahaan yang berskala kecil maupun besar di Kabupaten Nganjuk harus mengambil pilihan, yaitu merumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya. Sebagaimana data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro (Disnakerkum) Daerah Kabupaten Nganjuk, sebanyak 2.256 pekerja dari berbagai perusahaan di Kabupaten Nganjuk telah dirumahkan dan puluhan pekerja lainnya mengalami PHK.

Sedangkan, untuk menyelamatkan para pekerja dan juga untuk menekan angka penggangguran yang semakin tinggi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Disnakerkum telah mengambil langkah tepat yaitu melakukan pendekatan ke pihak perusahaan dan melakukan komunikasi, agar nanti setelah wabah Covid-19 berakhir, mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan maupun yang telah di PHK. Tapi disisi lain akibat dari keputusan yang diambil para perusahaan akibat virus Corona telah memicu pro kontra akan hal tersebut di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Sebagaimana yang dikatakan Bambang Sukoco Ketua Pos Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Nganjuk menjelaskan, perusahaan tidak seharusnya melakukan PHK dan merumahkan para pekerja tanpa digaji. Karena perusahaan bisa melakukan efisiensi seperti menurunkan kapasitas produksi dan bisa meminta solusi pada perbankan untuk melakukan penangguhan cicilan kredit dan bunga. Sebab dalam kondisi sulit restrukturisasi pemerintah melalui pihak perbankan memberikan jaminan penangguhan pembayaran cicilan dan dialihkan ke pembayaran upah pekerja.

Tapi disini, pihak perusahaan/pengusaha lebih senang merumahkan/PHK pekerja tanpa upah, karena mereka hanya mengadopsi pada Pasal 93 ayat (1) UU Nomer 13 tahun 2003 yang berbunyi upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. "Perusahaan/pengusaha hanya berpatokan pada Pasal dan ayat diatas tapi melupakan Pasal yang sama pada ayat (2) yaitu dijelaskan tentang ketentuan yang membuat ayat (1) tidak berlaku. Sebab pekerja/buruh harus tetap diberi upah apabila masih bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha," ujar Bambang Sukoco

Hal sama juga disampaikan oleh Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, istilah dirumahkan tidak ada dalam UU Nomer 13 tahun 2003 tapi tertera dalam SE Menaker yaitu SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 yaitu merumahkan pekerja adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan PHK. Jadi mengenai peraturan yang membolehkan perusahaan/pengusaha membayar upah kepada pekerjanya sebesar 50% atau bahkan tidak membayarnya sama sekali tidak ada dalam UU maupun peraturan manapun.

"Kalau mengacu pada SE Menaker yaitu SE-05/M/BW/1998 dan sudah dijelaskan dengan tegas bahwa dalam hal merumahkan bukan kearah PHK, pengusaha harus tetap membayar upah secara penuh. Karena itu Pemerintah Daerah, sudah berkewajiban turun tangan dalam memperjuangkan hak mereka dan memberikan solusi pada pekerja yang terkena dampak Covid-19. Sebab apabila para pekerja tanpa pemasukan akan terasa sulit dalam pemenuhan hidup sehari-hari, apalagi yang telah berkeluarga dan tanpa tabungan apapun. Terakhir, Komisi IV akan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk segera buat pertemuan tripartit dengan, serikat buruh yang benar independen dan benar-benar mewakili buruh serta asosiasi pengusah," tutur Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk pada media ini, 07/05/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.