Header Ads

Header ADS

WANITA PNS KECAMATAN BARON DIDUGA LAKUKAN POLIANDRI WAJIB BERI SANGSI

Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk Dan Didik Sudarmaji Ketua RT/RW. 01/01 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, Pojok Kiri, Dugaan Poliandri yang dilakukan oleh oknum PNS di Kecamatan Baron, pada dua bulan lalu, kasusnya mulai diungkap oleh Didik Sudarmaji Ketua RT 01 RW 01 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (yang saat itu sebagai saksi pernikahan sirri Skwt dengan Dul Marto (nama samaran) di desa Baron Timur) dan Abbas mantan Modin (yang bertindak sebagai penghulu (yang menikahkan) oknum PNS dengan seorang lelaki). Mereka berdua bersedia menjadi saksi dan penghulu pernikahan terlarang itu karena ketidaktahuan status sebenarnya dari Skwt dan bahkan calon mempelai wanita tersebut mengaku kalau dirinya telah berstatus janda.

Tapi semenjak mengetahui status sebenarnya dari Skwt, oknum PNS di Kecamatan Baron yang masih istri sah dari Dul Karim (nama samaran) yang kini menjadi TKI di Negeri Jiran. Ketua RT Didik yang saat ini merasa takut, kalau suatu hari ada tuntutan dari suami sah Skwt, langsung membuat pernyataan kalau dirinya saat menjadi saksi pernikahan tersebut benar-benar tidak tahu kalau Skwt berstatus istri sah Dul Karim dan dirinya juga membatalkan sebagai saksi pernikahan itu. "Saya telah membuat surat pernyataan tersebut dengan mengetahui Kepala Dusun dan Kepala Desa Jekek Kecamatan Baron dengan tembusan Kepala BKD Kabupaten Nganjuk, Camat Baron, Danramil Baron dan Kapolsek Baron," ujar Ketua RT Didik.

Sedangkan kasus terlarang tersebut menurut Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Kabupaten Nganjuk yang juga praktisi hukum mengatakan, pernikahan yang dilakukan atas dasar kebohongan oleh salah satu atau kedua mempelai tidak akan berdampak hukum kepada saksi dan penghulunya. "Selama mereka benar-benar tidak tahu dengan kebohongan atau kepalsuan yang dilakukan mempelai, maka mereka tidak dapat dituntut oleh pihak manapun, asal mereka bisa membuktikan kebohongan tersebut," jelas Bambang Sukoco.

Masih lanjut Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk Bambang Sukoco mengingatkan, mereka yang berstatus PNS yang doyan melakukan nikah Sirri sedangkan mereka masih bersuami atau beristri akan mendapatkan resiko berat, berupa hukuman pelanggaran disiplin yaitu mulai teguran, tertulis hingga dikeluarkan dari PNS (dikeluarkan dengan tidak hormat). Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomer 10 tahun 1983 Jo PP Nomer 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS ditambah lagi PP Nomer 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Bahkan setahu saya, BKN juga telah mengeluarkan surat tentang hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan nikah Sirri ke seluruh pejabat pembina kepegawaian mulai dari pusat sampai Kabupaten/Kota dan diterimanya serta memerintahkan dan menyebarkan surat tersebut ke semua OPD. Apalagi bagi wanita PNS yang masih berstatus istri sah lelaki lain (dengan dibuktikan slip gaji) masih melakukan nikah lagi baik secara hukum agama maupun hukum pemerintahan maka PNS ini bisa dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomer 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS," ujar Bambang Sukoco menambahkan.

Hal yang sama juga diterapkan bagi wanita PNS untuk tidak menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya dari seorang lelaki, karena dalam aturan PP tersebut  dengan jelas menyebutkan PNS wanita tidak diijinkan menikah dengan sorang lelaki yang masih berstatus suami orang. Sedangkan kalau mengacu dari aturan itu dan PNS wanita ini benar telah melakukan nikah Sirri sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua RT 01 RW 01 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, maka patut diduga telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila hal tersebut benar, instansi terkait perlu memberikan sangsi atas kasus itu. Agar bisa menjadi perhatian bagi PNS lainnya dalam melakukan perbuatan yang berkategori melanggar aturan dan Perundang-undangan yang berlaku, tapi kalau tidak berani terapkan sangsi, maka perbuatan tersebut akan berulang kembali dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi trend baru dikalangan PNS. Sedangkan bagi Ketua RT 01 RW 01 Desa Jekek Kecamatan Baron, apabila nanti ada persoalan terkait kasus tersebut saya siap memberikan pelayanan hukum gratis padanya," pungkas Bambang Sukoco Ketua PBH DPC Peradi Nganjuk pada media ini diruang kerjanya, 08/05/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.