Header Ads

Header ADS

DINSOS TIDAK HADIR, RAKOR KOMISI IV DPRD NGANJUK BATAL DILAKSANAKAN

Nganjuk, Pojok Kiri, Rapat koordinasi (Rakor) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) ditunda, bahkan bisa dibilang gagal digelar karena Kepala Dinas terkait ditunggu selama dua jam mulai pukul 09.00-11.00 WIB tetap tidak hadir dalam rakor tersebut dengan alasan yang tidak diketahui oleh semua anggota yang hadir.

Agenda yang seharusnya dilaksakan pada 03/06/2020 adalah tentang program kegiatan Dinsos dalam penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) atasi dampak pandemi Covid-19 yang disinyalir kualitas dari bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa beras sebagaimana temuan dari Komisi IV di beberapa desa terkategori jelek, menemui jalan buntu. Karena instansi yang bertanggungjawab hal tersebut di kursi undangan tidak terlihat sampai rakor ditutup.

Sebagaimana yang dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk Edy Susanto pada awak media mengatakan, dampak dari virus Corona secara tidak langsung telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pasalnya, roda kehidupan masyarakat terhenti pasca pemerintah menetapkan kebijakan stay at home, social distancing maupun physical distancing guna menekan laju pertumbuhan kasus positif baru.

"Pemerintah untuk itu telah menggelontorkan JPS salah satunya bantuan beras 20 kg per KK dengan harga Rp.10 ribu perkilonya. Kami Komisi IV sebagai fungsi pengawasan, saat dilapangan, menemukan beras bantuan tersebut di enam desa, yang terkategori tidak layak, hal ini yang ingin kami tanyakan kepada pihak Dinsos selaku penanggungjawab hal itu. Tapi sayang mereka tidak hadir dengan alasan yang kami tidak ketahui, padahal rakor ini adalah hal yang sangat penting untuk Nganjuk kedepan," kata Edy Santoso Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk yang juga politisi Hanura.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Nganjuk Mokhamad Imron menambahkan, ketidakhadiran Dinsos Nganjuk sama artinya telah melecehkan salah satu lembaga negara. Karena dengan sistem penerapan doktrin separation of power and distributor of power dalam konsep ketatanegaraan, yaitu satu tujuan yang sama untuk menghindari kekuasaan absolut dengan menerapkan prinsip check and balance antar lembaga negara melalui konstitusi.

"Absennya Dinsos dalam rakor yang telah kami agendakan tanpa ada pemberitahuan atas ketidakhadirannya sama artinya dengan tidak menghargai kami sebagai wakil rakyat. Dan ini salah satu contoh dasar yang menerapkan kekuasaan absolut. Tapi saya yakin Dinsos Nganjuk tidak demikian, mungkin ketidakhadirannya dalam rakor DPRD Nganjuk lagi meriang atau mungkin ada alasan lainnya yang kita sama-sama tidak tahu dan tidak bisa diwakilkan. Karena itu kami akan menjadwal ulang rakor ini," tutur Mokhamad Imron yang juga politisi PPP sesaat setelah rakor ditunda atau batal dilaksanakan, 03/06/2020, siang. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.