Header Ads

Header ADS

POLRES NGANJUK DIAJUKAN PRAPERADILAN OLEH GURU PNS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKANYA

Nganjuk, Pojok Kiri, Seorang PNS Guru, PHR, 33 tahun warga Kelurahan Jatirejo Kecamatan/Kabupaten Nganjuk tidak terima dirinya dijadikan tersangka oleh pihak Polres Nganjuk. Karena diduga penetepannya belum didapat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam penetapan menjadi tersangka.

Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 11 jo, pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009 tentang prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertedensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kuasa Hukum PHR, Yusuf Wibisono pada awak media, Polres Nganjuk dianggap tidak adil dan telah melanggar hak asasi pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan meteriil atas penetapan status tersangka tersebut. Karena dalam kasus yang dialami kliennya, seharusnya penyidik kepolisian juga menetapkan dua orang penerima uang penipuan CPNS itu. 

Sebab kliennya hanya sebagai perantara dan uang yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah telah diserahkan kepada BM cs salah satu staf disalah satu Pemerintahan Kabupaten Nganjuk karena dialah, prinsipalnya tersandung permasalahan ini. "Disini peran klien kami hanya sebagai perantara karena ada yang menerima uang dan menjanjikan memasukkan korban menjadi CPNS. Tapi mengapa hanya Klien kami yang dijadikan tersangka sementara dua orang penerima uang sama sekali tidak disentuh oleh penyidik Polres Nganjuk hingga saat ini," kata Yusuf Wibisono.

Masih sebagaimana yang dijelaskan Yusuf Wibisono, ada tiga berkas perkara yang menjadikan klienya sebagai tersangka kasus penipuan CPNS. Dimana ketiga berkas tersebut tuduhanya sama hanya korbanya berbeda-beda. Yakni satu berkas penyidik dari Polsek dan dua berkas dari penyidik Polres Nganjuk. Padahal, seharusnya tiga kasus yang sama hanya berbeda korbanya bisa dituangkan dalam satu berkas penyidikan saja dengan tersangka satu orang.

"Kami menilai, penyidik kurang efisien dalam pemberkasan suatu perkara yang sama. Apalagi dengan tidak memasukkan nama dalang dari perkara ini, menjadi pertanyaan besar bagi klien kami. Karena itu, terlapor juga mengajukan laporan adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh BM cs," kata kang Yusuf sebagaimana sapaan akrab pengacara yang pernah menjabat Ketua DPRD Nganjuk, Yusuf Wibisono.

Untuk itu, PHR melalui Kuasa Hukumnya, Yusuf Wibisono dan Agung Wahyu Wicaksono mengajukan Praperadilan dengan Termohon Polres Nganjuk ke Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk. Dengan rencana sidang praperadilan, akan digelar pada Selasa 23/6/2020. "Mudah-mudahan agenda sidang Praperadilan dan kasus tersebut bisa ada kejelasan serta keadilan bagi klien kami," harap kang Yusuf.

Sementara Kasubag Humas Polres Nganjuk, Iptu Rony Yunimantara saat dihubungi via selulernya, mengaku belum menerima informasi tentang di Praperadilkanya Polres Nganjuk atas penetapan status tersangka penipuan CPNS ke Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. Namun yang pasti Polres Nganjuk siap menghadapi dan mengikuti persidangan Praperadilan tersebut.
"Untuk kepastianya silahkan konfirmasi langsung ke Satreskrim atau ke Subag Hukum Polres Nganjuk, karena untuk sementara kami belum mendapat informasi hal tetsebut," pungkas Iptu Rony Yunimantara Kasubag Humas Polres Nganjuk, 17/06/2020. (Ind).

No comments

Powered by Blogger.