Header Ads

Header ADS

REFOCUSING ANGGARAN DAN HARUS TEPAT SASARAN

Nganjuk, Pojok Kiri, Sebagian besar Aggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui dilaksanakan tahun 2020 ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19, dana itu dialihkan untuk penanganan COVID-19 yang dikenal dengan sebutan refocusing.

Sasaran refocusing yang dituju adalah untuk aspek kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan bidang ekonomi. Adapun rambu-rambunya meliputi menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas, biaya rapat, workshop, pelatihan, honorarium, dana aspirasi dewan, belanja barang, dan belanja iklan serta belanja-belanja lain yang tidak relevan dengan fokus kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Anggaran hasil refocusing selanjutnya dialokasikan untuk penanganan tiga sektor strategis, yaitu kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial dalam pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaanya Pemda harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengalokasikan anggaran sehingga tidak menimbulkan rasa curiga atau prasangka buruk dari masyarakat luas. 

Sikap kehati-hatian (prudent) dalam mengelola anggaran refocusing akan mampu meningkatkan kepercayaan publik pada Pemerintah Daerah. 
Untuk Pemkab Nganjuk infonya dana refocusing mencapai 276 miliar rupiah. Pastinya pengumpulan dana sebesar itu tentu telah melalui kajian yang komprehensif. Sayangnya menurut kabar yang beredar di tengah masyarakat dana yang terserap masih sekitar 93 miliar rupiah hingga pertengan bulan Juni ini, sehingga terjadi idle anggaran yang sangat besar, yakni sekitar 173 miliar. 

Melihat besarnya anggaran belum dipakai dan adanya pemikiran untuk memperoleh bunga giro ataupun bunga deposito adalah penalaran yang tidak tepat karena terserotnya dana APBD yang begitu besar pasti berdampak serius pada perekonomian masyarakat luas. LSM LKHP menduga besarnya dana refocusing yang ada tidak melalui kajian yang komprehensif.
Diharapkan masyarakat luas, LSM, media dan DPRD senantiasa mengawasi penggunaan dana refocusing tersebut karena adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang disinyalir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Adapun wilayah korupsi yang mungkin terjadi adalah potensi kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan dll. Kerawanan lain yang perlu disoroti adalah yang terkait pemberian sumbangan atau donasi yakni dalam hal pencatatan, penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan itu sendiri.

Terakhir yang paling penting adalah memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan tersebut digunakan tepat sasaran. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 tidak memberikan impunity sama sekali kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana refocusing. (Release LKHP Indonesia). (Penulis. Dr. WP Djatmiko, SH, MHum, MSc, adalah pakar hukum dan pemerhati politik.)

No comments

Powered by Blogger.