Header Ads

Header ADS

UNIT TIPIKOR SATRESKRIM POLRES NGANJUK DIDUGA MULAI USUT BANSOS BERAS BERKUALITAS JELEK.

Nganjuk, Pojok Kiri, Kondisi serba darurat dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah sampai Pusat mengucurkan Program bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai. Kabupaten Nganjuk juga tidak ketinggalan dalan penyaluran bantuan tersebut. Sayangnya dalam program itu sempat menjadi pergunjunjingan di masyarakat penerima manfaat, salah satunya bantuan sosial (bansos) beras yang diduga berkualitas jelek dan juga disinyalir ada pemotongan santunan baik kuantitas maupun kualitas.

Hal ini diketahui setelah Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Nganjuk menentukan harga beras perkilonya Rp. 10 ribu dengan kualitas medium tapi kenyataannya yang diterima masyarakat seperti yang ditemukan oleh ketua Komisi IV DPRD Nganjuk di beberapa desa kualitas berasnya jelek. Kondisi yang demikian membuat Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk turun  tangan mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek negara tersebut.

Salah satu pejabat dilingkup Dinsos P3A Nganjuk, IH seorang ASN wanita yang disinyalir mengetahui perihal tersebut dipanggil dan diperiksa Unit Tipikor secara tertutup. Sedangkan pemeriksaannya sendiri disebut-sebut terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran bansos beras Pemerintah Kabupaten Nganjuk. IH yang datang ke Mapolres Nganjuk didampingi seorang staf sekitar pukul 09.00 WIB, 29/06/2020, dengan menaiki mobil dinas Toyota Innova hitam, Nopol merah AG 40 VP.

Pemeriksaan IH berjalan satu setengah jam, tepatnya jam 10.30 WIB usai pemeriksaannya. Para awak media mencoba mengkonfirmasi langsung perihal pemeriksaan tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Iptu Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan. Disamping membenarkan Kasat Reskrim ini juga mengatakan sebagai bentuk pengawasan dari pihak kepolisian. "Betul, tapi kita hanya melakukan klarifikasi, karena kewajiban sebagai aparat penegak hukum, untuk pengawasan dan monitoring, terhadap segala bentuk bantuan sosial pandemi Covid-19 di wilayah Nganjuk,” kata Iptu Nikolas.

Iptu Nikolas juga menambahkan, pemanggilan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan monitoring di media massa dan media sosial. Yakni, terkait informasi kualitas beras bansos Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kualitasnya jelek. Karena itu ia memerintahkan anggotanya untuk mengumpulkan petunjuk di lapangan. Kemudian, hari ini melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinsos P3A Nganjuk. "Inisial IH adalah pejabat yang diperiksa, dia sebagai bendahara program bansos Covid-19 di Dinsos P3A Nganjuk," tambah Iptu Nikolas.

Sedangkan untuk lainya Iptu Nikolas mengaku, masih akan terus mendalami perkara ini, termasuk, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang ditenggarai mengetahui hal tersebut. "Kami akan terus mendalami kasus ini," ujar Iptu Nikolas pada awak media seusai pemeriksaan IH diruang Unit Tipikor Polres Nganjuk. 

Pada pemberitaan di media ini sebelumnya kasus beras bansos Pemerintah Kabupeten Nganjuk mulai mencuat pada awal Mei 2020 lalu. Awalnya, Edy Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk bersama wartawan Pojok Kiri, menemukan beras bansos yang berasal dari APBD dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Nganjuk berkualitas jelek di tiga desa yakni desa Ketawang desa Kedungglugu dan Desa Senjayan yang semuanya masuk Kecamatan Gondang. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.