Header Ads

Header ADS

PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019 TEKANKAN PADA TRANSPARANSI ANGGARAN

Pimpinan Rapat Paripurna dan salah satu Jubir FPDIP Mashudi saat membacakan pandangan umum Fraksinya atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019 di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin, 13/07/2020.


Nganjuk, Pojok Kiri, DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 di ruang Paripurna DPRD Nganjuk Senin pagi, 13/07/2020. Dalam agenda kali ini sebanyak tujuh Fraksi yang secara bergantian membacakan pandangan umumnya melalui Juru Bicaranya masing-masing. 

Hal ini sebagai bentuk penjelasan kinerja penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk kepada DPRD dan masyarakat untuk tahun Anggaran yang bersangkutan, juga sebagai wahana evaluasi penilaian dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan untuk anggaran berikutnya. Karena itu Fraksi PDIP lebih menyoroti tentang Infrastruktur yang belum tepat sasaran dan kurangnya transparansi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan hal tersebut juga disampaikan oleh Fraksi PKB, hanya saja lebih memfokuskan kepada eksekutif untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran. Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya lebih fokus kepada kebijakan Bupati yang dianggap kurang seirama dengan jajaran eksekutif yang berada dibawahnya. Hal ini bisa dilihat dari pembinaan karier para ASN yang belum menunjukkan grafik tingkat kepuasan publik yang lebih bagus.

Pandangan umum Fraksi Gerindra lebih mengedepankan pada sinergitas eksekutif dan legeslatif serta perlu adanya rancangan pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang saat ini masih belum mencapai target, karena itu Pemerintah Daerah diharap, untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta adanya pemerataan infrastruktur yang selama ini masih banyak pembangunannya memakai sistim terpusat.

Fraksi Golkar lebih menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terakhir Fraksi Demokrasi Keadilan Indonesia (FDKI) lebih mengedepankan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan kualitas disiplin SDM dalam jajaran pemerintah daerah.

Terakhir Fraksi Nasdem-PPP disamping mengatakan hal yang sama dalam pandangan umum Fraksi, juga menyampaikan adanya pemanfaatan pengawasan yang melekat di tiap-tiap SKPD sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu semua Fraksi dalam pandangan umumnya juga sepakat atas penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sehingga semua fraksi setuju dan mendukung realokasi anggaran APBD 2020 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 secara cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap masyarakat yang terdampak. 

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten juga diingatkan dalam penggunaan anggaran perlu berhati hati dengan tetap berpedoman pada transparansi anggaran dan tetap koordinasi dan konsultasi bersama DPRD Kabupaten Nganjuk agar nantinya tidak timbul masalah di kemudian hari. Serta pada akhir Pandangan Umum semua fraksi juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan LKPJ 2019 ke tingkat pembahasan lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban Bupati Nganjuk atas Pandangan Umum Fraksi pada hari Selasa, 14/07/2020 (red. Hari ini) di Rapat Paripurna DPRD. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.