Header Ads

Header ADS

PG LESTARI LALAI LAPOR LAKA KERJA WAJIB DIBERI SANGSI

Bambang Sukoco, SH, MHum Ketua Koordinator Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Nganjuk. PG Lestari Patianrowo Nganjuk, salah satu perusahaan BUMN.

Nganjuk, Pojok Kiri, Kelalaian PG Lestari dalam melakukan pelaporan kecelakaan kerja karyawan musimannya hingga hampir sebulan lamanya, disinyalir ingin melepas tanggungjawab. Dan apabila itu benar, secara normatif pimpinan perusahaan-lah yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan keselamatan kerja karyawan sebagai bentuk kewajiban perusahaan yang wajib mendapatkan sangsi pidana selain perusahaan itu sendiri mendapat sangsi administrasi.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pengacara senior, Bambang Sukoco, SH, MHum, tanggung jawab perusahaan bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Karena dampaknya sangat buruk bukan saja terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan, tetapi juga berdampak pada perusahaan. 

Karena itu setiap karyawan dilindungi oleh Undang-Undang,  hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan maksud untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan

"Karena itu perusahaan sebagai pemberi kerja, wajib memberikan jaminan keselamatan kepada setiap karyawannya baik harian maupun bulanan, karena keselamatan kerja termasuk tanggungjawab mutlak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari laka kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya," kata Bambang Sukoco.

Sebaliknya, kalau sampai ada kecelakaan kerja (laka kerja) dan perusahaan lalai dalam pelaporan Kecelakaan Kerja Karyawan, sedangkan kewajiban perusahaan untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih  dari 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

"Kalau sampai salah satu dari kewajibannya tidak dilaksanakan maka sangsi administrasi harus diberikan kepada perusahaan dan sangsi pidana bisa dikenakan pada pimpinan perusahaan. Seperti yang dilakukan PG Lestari, pemerintah wajib hadir untuk memberikan efek jera, apalagi perusahaan tersebut masuk perusahaan BUMN," ujar Bambang Sukoco.

Masih lanjut Bambang Sukoco, andai PG Lestari tidak diberikan sangsi administrasi atau pidana, tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Nganjuk akan menjadikan kasus kecelakaan kerja adalah kasus yang sepele (baru dilaporkan apabila ada yang memberitakan) kalau tidak ada, tidak wajib dilaporkan. "Ini akan menjadi preseden buruk dalam dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk, karena kesehatan dan keselamatan para karyawan sama halnya tidak dijamin oleh pemerintah maupun perusahaan," tutur Bambang Sukoco pada media ini di ruang kerjanya, 10/08/2020. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.