Header Ads

Header ADS

TANGAN PUTUS AKIBAT LAKA KERJA PG LESTARI DISNAKER NGANJUK BELUM DAPAT LAPORAN

Mariyono korban laka PG Lestari saat disambangi rekan kerjanya dan Dia Putri Aruma, SPd anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga Srikandi Gerindra.

Nganjuk, Pojok Kiri, Karyawan musiman (kontrak) PG Lestari, Mariyono 38 tahun warga Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk hampir se-bulan yang lalu mengalami kecelakaan kerja, tangan kanannya habis dimakan mesin penggiling tebu. Sedangkan pihak perusahaan yang tergabung dalam BUMN ini belum memberikan jaminan atas kelangsungan hidupnya atas kecelakaan kerja yang membuat satu tangan kanan sampai bahu harus rela diamputasi dan menjadikan dirinya cacat seumur hidup (tidak dapat bekerja maksimal).

Disisi lain pihak perusahaan  (PG Lestari) sebagai pemberi kerja disinyalir belum mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan kematian kepada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang jaminan sosial yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan ibu korban (Mariyono) Legimah pada media ini menjelaskan, kecelakaan kerja yang dialami anaknya, saat melakukan pembersihan kotoran pada mesin giling, tiba-tiba tangan kanannya tertarik oleh mesin tersebut hingga wajah kanan dan telinganya hampir ikut masuk, tapi Mariyono yang masih dalam keadaan sadar berpegangan pada besi penyangga hingga tangan kanan sampai bahu putus dan jatuh ke bawah.

"Untuk bertahan hidup, anak saya rela korbankan tangan kanan sampai bahu harus pisah dari badannya. Sedangkan teman kerjanya yang mengetahui hal tersebut langsung memberikan pertolongan pertama dengan membawa anak saya ke RSUD Kertosono," jelas Legimah didampingi suaminya, Sakur yang tetap berusaha sabar atas kecelakaan yang menimpa anaknya meski mengalami cacat seumur hidup (kehilangan tangan yang sangat vital dalam melakukan kegiatan apapun).

Masih lanjut Legimah ibu korban, untuk perawatan anaknya akibat kecelakaan kerja semuanya di RSUD Kertosono dan tidak dipungut biaya. Namun yang ada dalam pemikirannya adalah kelangsungan hidup anaknya saat sehat besuk yang hanya hidup dengan satu tangan kiri saja. "Makanya kami berharap pihak PG memberikan jaminan kebutuhan hidup anak saya yang lebih baik. Karena anak saya sudah mengalami cacat seumur hidup dan mungkin saat kerja besuk sudah tidak maksimal lagi," tambah Legimah di rumahnya, 03/08/2020.

Ditempat lain Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, Imam Robani mengatakan, pihaknya sangat berharap, PG Lestari sebagai pihak pemberi kerja, dapat bertanggung jawab penuh terhadap warganya yang menjadi korban kecelakaan kerja. Meski korban tersebut hanya pekerja musiman tetap diperlakukan sebagai pekerja tetap perusahaan bukan pekerja tetap outsourcing maupun statusnya saat itu. "Kehilangan tangan kanan sama artinya dengan kehilangan produktifitas untuk hidup selamanya. Makanya kami mengharap ada tanggung jawab penuh untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari PG Lestari milik PTPN X tersebut," kata Imam Robani.

Sedangkan Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Agus Firhannedy menjelaskan, kasus kecelakaan kerja di PG Lestari sampai saat ini belum ada tembusan atau pemberitahuan dari pihak manapun, mungkin penanganannya menjadi kewenangan dari Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Jawa Timur. "Jadi kami tidak memiliki kewenangan apapun terkait kasus kecelakaan kerja di PG Lestari karena kewenangan ada di Provinsi Jatim, meskipun korban merupakan pekerja asli warga Nganjuk. Jadi silahkan konfirmasi ke Provinsi Jatim soal laka kerja itu," kata Agus Firhannedy dikornfirmasi melalui ponselnya.

Dia Putri Aruma, SPd anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, menyayangkan pihak pengawas Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Jatim, kalau sampai tidak memberikan tembusan kepada Disnaker Kabupaten Nganjuk, karena kecelakaan kerja berada di wilayah kabupaten Nganjuk dan korban-pun warga Nganjuk. Disamping itu PG Lestari kalau belum mengikutsertakan korban dalam JKK dan BPJS ketenagakerjaan maka wajib membayar hak pekerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bisa dikenakan sangsi administrasi pada perusaan tersebut.

"Seharusnya sebagai perusahaan BUMN, PG Lestari lebih tertib dan patuh pada perundang-undangan, bukan hanya mengejar keuntungan tapi lalai dalam urusan keselamatan kerja para pekerjanya. Dan mengenai hal ini saya akan berkoordinasi dengan Komisi IV dan instansi terkait atas permasalahan tersebut," tutur Dia Putri Aruma yang juga politisi Gerindra pada media ini via selulernya.

Sementara Humas PG Lestari Desa Patianrowo Nganjuk, Edi, belum berhasil di konfirmasi terkait kecelakaan kerja yang dialami pekerja musiman sekitar tiga minggu lalu. Demikian juga dengan pesan WhatsApp yang dikirim hingga kini belum ada jawaban. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.