Header Ads

Header ADS

KINERJA EKSEKUTIF JADI SOROTAN DI RAPAT PARIPURNA PANDANGAN FRAKSI

Nganjuk, Pojok Kiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati Nganjuk terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Sabtu Malam, 05/09/2020 pukul, 19.30 WIB, enam fraksi dari tujuh fraksi yang ada tidak membacakan pandangannya, diantaranya, FPDIP, FHanura, FGerindra, FGolkar, FDKI dan FNasdem-PPP, hanya FPKB yang membacakan pandangan fraksi. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan pimpinan Rapat Paripurna untuk mempersingkat waktu biar Sekda (Wakil dari Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tidak bisa hadir pada Rapat Paripurna kali ini) untuk mempelajari dan menyampaikan ke Bupati Nganjuk pandangan semua fraksi yang disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Nur Daenuri juru bicara FKB dalam membacakan pandangan fraksinya menyampaikan, adanya dinamika kondisi ekonomi terutama saat pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2020. Karena itu kebijakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan mengedepankan skala prioritas yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah. Sebab rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala perioritas adalah salah satu opsi kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Ketua FGerindra R. Bambang Agus Hendro Wibowo pada media ini menyampaikan, bahwa perubahan KUA dan PPAS, memungkinkan dilakukan perubahan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surplus anggaran, perlu dilakukan pengurangan dan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan dan belanja terkait dengan itu, dalam penetapan alokasi anggaran SKPD hendaklah memperhatikan kinerja dalam tahun berjalan.

Bahkan menurutnya, proses penyusunan perubahan KUA PPAS bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian – pencapaian selama periode Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 serta dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama seharusnya menjadi tolok ukur dalam penyusunan KUA-PPAS anggaran 2020 ini.”Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS anggaran 2020 adalah angka yang rasional dan wajar, sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap kang Bowo sapaan akrab ketua FGerindra DPRD Nganjuk.

Sedangkan Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk mengatakan, Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada malam ini adalah Pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait dengan RAPBD yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk pada Rapat Paripurna tadi pagi. Dan besuk Senin, 07/09/2020 adalah jawaban Bupati atas pandangan tersebut. "Setelah semua rangkaiannya di bahas dan sesuai dengan Renja. Pada tanggal 09/09/2020 di Paripurnakan dan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2020," ujar Tatit.

Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada DPRD Nganjuk yang saat ini masih sangat peduli terhadap perbaikan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk lebih baik lagi. "Usulan dari Fraksi-Fraksi adalah untuk perbaikan Nganjuk lebih baik, hal ini menjadikan tantangan bagi Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dengan terus menunjukkan kenaikan grafik. Sedangkan untuk lainnya, terkait pandangan Fraksi-Fraksi tentang pembangunan fisik dan non fisik akan saya sampaikan ke Bupati," tutur Sekda Nganjuk sesaat setelah Rapat Paripurna usai tadi malam. (Adv/Ind)

No comments

Powered by Blogger.