Header Ads

Header ADS

WAJIB BELI PUPUK PAKETAN, KASIHAN PETANI

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan R. Bambang Agus Hendro Wibowo Sekretaris Komisi II DPRD Nganjuk

Nganjuk, Pojok Kiri, Para petani di Kabupaten Nganjuk banyak mengeluhkan pembelian pupuk di kelompok tani maupun kios dengan sistem paket. Sebab mereka saat membeli pupuk bersubsidi juga diwajibkan untuk membeli pupuk non subsidi seperti pupuk organik ataupun pupuk import dengan kalkulasi harga pupuk organik satu sak Rp. 20 ribu atau 2 kg pupuk import Rp 10 ribu perkilo.

Hal ini sangat memberatkan petani, dimana pupuk organik yang harus di beli menjadi sia-sia. Sebab disatu sisi mutunya disinyalir kurang baik, juga petani tidak begitu membutuhkan. Sedangkan kewajiban pembelian sistim paketan disampaikan oleh Khamim Tohari Ketua Kelompok Tani Karya Mulya Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada media ini. "Setiap membeli pupuk apapun harus diimbangi beli pupuk organik dan apabila petani tidak mau ambil pupuk organik maka diganti pupuk import," katanya.

Masih sebagaimana penjelasan Khamim Tohari, kewajiban petani membeli pupuk sistim paketan di kelompok tani, adalah sebagaimana instruksi kios dan kios sendiri menurutnya instruksi dari distributor. "Seandainya petani hanya ambil/beli pupuk yang dibutuhkan saja, sedangkan kelompok tani harus mengambil pupuk subsidi dan non subsidi dengan perbandingan satu banding satu, lantas yang menanggung kerugian atas menumpuknya pupuk organik/nonsubsidi siapa...?," jelasnya. 

Ditempat terpisah R. Bambang Agus Hendro Wibowo Sekretaris Komisi II DPRD Nganjuk mengatakan, pembelian pupuk sistim paket tidak pernah ada. Dan petani diperbolehkan ambil pupuk sebagaimana kebutuhannya. Tapi apabila petani wajib beli pupuk paketan (beli pupuk subsidi harus beli pupuk organik/import) ini sangat disayangkan.

"Disini pasti ada permainan, yang ingin mengeruk keuntungan untuk pihak-pihak tertentu. Karena itu Komisi II dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke kelompok-kelompok tani, kios bahkan distributor pertanian akan kebenaran tersebut," tandas kang Bowo sapaan akrab politisi Gerindra pada media ini, 07/09/2020.

Hal yang sama, disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, pihak distributor dan pengecer seyogyanya tidak menjual pupuk secara paketan. Karena sama saja mereka memaksa petani untuk membeli pupuk nonsubsidi. Apalagi penjualan pupuk dengan sistim paketan dengan alasan apapun sangat tidak dibenarkan. " Kasihan petani kalau harus beli pupuk dengan sistim paket, apalagi pupuk yang harus dibeli tidak terpakai," kata Marhaen Djumadi.

Adapun harga pupuk bersubsidi sebagaimana harga eceran tertinggi (HET) Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan diantaranya, Urea Rp 90 ribu per sak (50 kg) atau Rp 1800 per kg, pupuk NPK Phonska Rp 115 ribu per sak (50 kg) atau Rp 2300 per kg, pupuk organik Petroganik Rp 20 ribu per sak (40 kg) atau Rp 500 per kg, ZA Rp 70 ribu per sak (50 kg) atau Rp 1400 per kg, pupuk SP-36 Rp 100 ribu per sak (50 kg) atau Rp 2 ribu per kg dan sebagainya. (Ind)

No comments

Powered by Blogger.